Kasus

Eks Pegawai Pegadaian Syariah Divonis 6 Tahun Penjara

Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo saat membacakan berkas putusan menyebut, Wardhiana telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan korupsi

Editor: Muliadi Gani
Thinkstock
Ilustrasi pengadilan 

PROHABA.CO, SERANG - Mantan Kepala Unit Pegadaian Syariah Cibeber, Kota Cilegon, Banten, Wardhiana, divonis penjara selama 6 tahun.

Wardhiana telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan korupsi secara berlanjut dan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Mantan Kepala Unit Pegadaian Syariah Cibeber, Kota Cilegon, Banten, Wardhiana dengan pidana penjara selama 6 tahun.

Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo saat membacakan berkas putusan menyebut, Wardhiana telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan korupsi secara berlanjut dan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Wardhiana dengan pidana penjara selama enam tahun," kata Slamet dihadapan terdakwa di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (16/11).

Selain pidana penjara, terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Baca juga: Tiga Korlap Jadi Tersangka Korupsi Beasiswa Pemerintah Aceh Rp 22 M

Baca juga: Kapolri Larang Penggunaan Gas Air Mata di Pertandingan Olahraga

Tak hanya itu, terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti hasil korupsi yang digunakan untuk berfoya-foya seperti pelesiran ke luar negeri, bermain saham, dan membeli barang-barang dengan total Rp 2,28 miliar.

Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, lanjut Slamet, paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupinya.

"Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama dua tahun dan enam bulan," ujar Slamet.

Sebelum memberikan hukuman tersebut, hakim mempertimbangka hal-hal yang memberatkan, yakni terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan yang meringankan hukuman, kata Slamet, terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan diprsidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya.

Putusan itu lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU Kejati Banten Subardi dimana terdakwa dihukum 6,5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan penjara dan pengganti uang kosrupis tiga tahun dan enam bulan penjara.

Menanggapi putusan tersebut, jaksa dan terdakwa menyatakan menerima dan tidak melakukan upaya hukum selanjutnya.

"Menerima yang mulia," ucap Wardhiana dengan suara serak seraya menangis.

Baca juga: Soroti Pembebasan Bersyarat Eks Jaksa Pinangki, PSI: Korupsi Sistemik.

Baca juga: KPK Geledah Rumah dan Kantor Pihak yang Terlibat Suap Garuda

Dalam dakwaan, terdakwa Wardiana memanfaatkan program Arrum Emas atau produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan emas, dan memalsukan Surat Bukti Rahn (SBR) atau perjanjian utang piutang.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved