Kenaikan Biaya Haji Sulit Dihindari, DPR Kaget Usulan Biaya Rp 69 Juta dan Minta Penjelasan Rasional

JAKARTA - Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menyebut kenaikan komposisi biaya haji tahun 2023 ini adalah konsekuensi yang sulit dihindari.

Menurut Mustolih, terdapat sejumlah kenaikan harga pada pelaksanaan haji tahun ini.

"Kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan baik di tanah air maupun di Arab Saudi, seperti biaya angkutan udara karena avturnya juga naik, hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alkes dan sebagainya, belum lagi pengaruh inflasi, sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut," ungkap Mustolih kepada wartawan, Jumat (20/1/2023).

Rancangan biaya yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag), menurut Mustolih, adalah dalam rangka melakukan rasionalisasi, keberlangsungan, dan kesehatan keuangan.

Selama ini Mustolih mengungkapkan subsidi ke Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditopang dari subsidi dana yang berasal dari imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar dan cenderung tidak sehat.

Maka itu harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan.

Hak dan kepentingan jutaan jamaah haji tunggu juga harus dilindungi.

"Uang hasil dari kelolaan dana haji dari jamaah tunggu berkisar 160 triliun.

Seharusnya hasil dari penempatan maupun investasi menjadi hak dari jamaah haji tunggu (waiting list) yang berjumlah saat ini kurang lebih 5 juta orang selaku pemilik dana (shohibul maal)," kata Mustolih.

"Tetapi selama ini 'tradisinya' malah diberikan untuk mensubsidi jamaah haji yang berangkat pada tahun berjalan sampai 100 persen, ini memang harus mulai dikoreksi dan dibenahi," tambah Mustolih.

Baca juga: Ancam Tidak Naik Kelas, Guru Cabuli 10 Muridnya

Baca juga: Video Syur 14 Detik Selebgram Viral di Medsos

Pada saat yang sama biaya setoran awal calon jamaah haji belum juga dinaikkan, masih di angka Rp 25 juta per jamaah.

Setidaknya selama dua dekade belakangan.

Menurutnya, situasi ini sangat menekan keuangan haji yang sekarang ini dikelola oleh BPKH, terlebih dengan kuota normal 221 ribu, maka subsidinya juga akan kembali 'normal'.

Meski begitu, Mustolih berharap usulan kenaikan biaya haji masih bisa diturunkan dengan melakukan efisiensi beberapa komponen biaya.

Dia juga berharap tidak hanya biaya haji reguler saja yang disampaikan ke publik, tetapi juga penyelenggaraan biaya haji khusus yang dikelola travel (PIHK/ Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).

Sementara itu anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, MF Nurhuda Y mengaku sempat kaget mendengar usulan Kemenag menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2023 menjadi Rp 69,1 juta perjemaah.

Ini lebih tinggi dibanding haji 2022 yang rata-rata Rp 39,8 juta.

"Terus terang kemarin itu semua tercengang mendengar paparan usulan Menag (Menteri Agama)," kata Nurhuda saat dihubungi, Jumat (20/1/2023).

"Kemarin membuat kita tercengang, ya karena tinggi banget yang harus ditanggung oleh calon jamaah," lanjut dia.

Ia mengakui alasan Menag Yaqut Cholil Qoumas cukup rasional.

Khususnya argumentasi untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji.

Baca juga: Bawa Kabur dan Setubuhi Murid SD, Pria 19 Tahun Ditangkap Polisi

Selain itu, kata dia, Menag juga memaparkan bahwa usulan kenaikan biaya ini untuk menjaga prinsip istitha'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyebut Bipih 2023 sebesar Rp 69.193.733,60 itu masih sebatas usulan dari Kementerian Agama.

Belum tentu juga DPR menyetujui usulan itu.

"Tentu kami akan bahas secara rinci dalam Panja BPIH dalam rapat-rapat Panja selanjutnya," kata Ace Hasan kepada wartawan, Jumat (20/1/2023).

Ace mengatakan pihaknya ingin memastikan berapa hal terkait biaya perjalanan ibadah haji, di antaranya nilai kontrak pemondokan, transportasi udara, konsumsi dan berbagai komponen pokok lainnya.

"Adakah yang bisa dilakukan efisiensi, apakah nilai yang dicantumkan rasional atau tidak, dan lain sebagainya," kata Ace.

Ace mengatakan semua mengenai hal itu akan kembali didalami oleh Komisi VIII dengan sejumlah pihak terkait.

"Kami akan melakukan peninjauan lapangan terkait dengan nilai setiap komponen dari biaya haji," kata dia.

Kekinian Ace memandang wajar saja apa yang disampaikan Menag Yaqut perihal biaya perjalanan ibadah haji.

"Tapi ya perlu diperdalam setiap komponen pembiayaan haji itu.

Aspek sustainabilitas keuangan haji memang harus menjadi pertimbangan," kata Ace.

"Bagi kami, harus ada penjelasan yang rasional terkait dengan usulan tersebut.

Kami bisa memahami jika Memang diperlukan adanya penyesuaian Dari harga komponen pembiayaan Haji tahun ini," tandas Ace. (tribun network/fah/fal/den/dod)

Baca juga: Pacar Batalkan Pernikahan H-2, Catin Gugat Rp 3 Miliar

Baca juga: Sopir Suruh Tutup Pintu, Siswi Lompat dari Angkot