Usai Jadi KSAD dengan Jabatan Terpendek, Besok Jenderal Agus Subiyanto Dilantik sebagai Panglima TNI

Jenderal Agus Subiyanto bakal mengawasi prajuritnya secara ketat agar tidak terlibat dalam politik praktis.

Menurutnya, ada ancaman atau sanksi bagi prajurit jika berpolitik praktis sesuai amanat UU No 30 tahun 2004 tentang TNI.

“Kita akan membuat posko pengaduan di mana kalau masyarakat melihat TNI tidak netral bisa diadukan ke posko tersebut,” tegas Panglima Agus usai Rapat Paripurna.

Selain itu, para prajurit TNI juga dibekali buku saku sebagai pedoman untuk menjaga netralitas di pemilu 2024.

“Kemudian seluruh prajurit sudah kami berikan buku saku khususnya di angkatan darat,” urainya.

Buku saku ini sengaja dibuat demi memastikan netralitas TNI dalam Pemilu 2024 dapat terwujud.

Baca juga: Sosok Letjen Agus Subiyanto, Dikabarkan Jadi KSAD Gantikan Dudung Abdurachman

Jenderal Agus juga memerintahkan setiap komandan satuan untuk melakukan penyuluhan kepada jajarannya terkait netralitas prajurit.

“Buku saku yang bisa dimuat di dalam saku sehingga bisa dibawa kemana-mana dan isinya jelas apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan UU,” ungkapnya.

“Dan kalau dia melakukan suatu pelanggaran itu seperti yang saya sudah sampaikan dia bisa dipidana atau teguran dari komandan satuannya,” tutur Jenderal Agus.

Di kesempatan itu, Jenderal Agus menyampaikan bakal dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023) besok pukul 10.0 WIB.

Lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991 ini memiliki sederet pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan seusai dilantik sebagai Panglima TNI.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategis Studies (ISESS), Khairul Fahmi membeberkan tugas prioritas jangka pendek yakni terkait keamanan Pemilu 2024.

Dia mengungkapkan Jenderal Agus harus bisa mengkoordinasikan dan menyiapkan beberapa hal yang berkaitan dengan Pemilu 2024.

Misalnya pengamanan distribusi kotak suara dan surat suara ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau kawasan rawan konflik.

"TNI diperlukan dukungannya memperlancar pelaksanaan Pemilu di daerah yang sesuai dengan kriteria tadi," kata Khairul, Selasa (21/11/2023).