Jumat, 22 Mei 2026

Pilkada 2024

Mengapa Ada Ajakan Pilih Kotak Kosong pada Pilkada 2024? Begini Kata Pengamat Politik

Ajakan memilih kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyumas, Jawa Tengah, muncul di kabupaten itu.

Tayang:
Editor: Jamaluddin
KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAIN
Baliho ajakan memilih kotak kosong yang terpasang di Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (17/9/2024). 

Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, gerakan tersebut makin meluas.  Tak hanya di media sosial, kini mulai muncul baliho berisi ajakan memilih kotak kosong. 

PROHABA.CO, BANYUMAS - Ajakan memilih kotak kosong pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banyumas, Jawa Tengah, muncul di kabupaten itu.

Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, gerakan tersebut makin meluas. 

Tak hanya di media sosial, kini mulai muncul baliho berisi ajakan memilih kotak kosong. 

Koordinator Koalisi Rakyat Banyumas, Setya Adri Wibowo, mengatakan, munculnya baliho berisi ajakan untuk memilih kotak kosong di Pilkada Banyumas itu sebagai bentuk kekecewaan masyarakat kepada partai politik (parpol) yang dianggap sudah gagal memberikan pendidikan politik.

Tanggapan hampir sama juga disampaikan Pengamat Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Indaru Setyo Nurprojo.

Indaru menilai, munculnya ajakan memilih kotak kosong pada Pilkada Banyumas sebagai bentuk perlawanan masyarakat kepada para elite parpol. 

"Ini bentuk kekecewaan atau lebih tepatnya disebut juga sebagai bentuk perlawanan pemilih atau publik terhadap elite politik," ungkap Indaru kepada wartawan, Selasa (17/9/2024), dikutip dari Kompas.com

Menurut Indaru, belakangan publik kerap disuguhi ‘akrobat’ elite di tingkat nasional yang mengabaikan etika politik. 

‘Akrobat’ itu mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia hingga upaya pembegalan parpol. 

Maka, ketika melihat gejala serupa muncul di Banyumas, publik merespons dengan memberikan perlawanan. 

"Publik sudah melihat kemunculan calon lain, maka ketika elit partai membalikkan dukungan secara sepihak, maka rakyat melihat ini sebagai sebuah pelanggaran etik, seperti yang terjadi di kancah nasional," ujar Indaru. 

Lebih lanjut, Indaru menjelaskan, manuver yang dilakukan para elite parpol sebenarnya sah-sah saja dilakukan. 

"Meskipun sebenarnya hal tersebut sah-sah saja, tapi di mata publik hal tersebut tidak seharusnya terjadi," timpalnya.

Indaru menyampaikan, gerakan ini bisa berefek terhadap eskalasi atau dinamika politik di tingkat regional maupun nasional. 

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved