Ini Bocoran Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran dan 35 Calon Menteri yang Sudah Dipanggil

Ada sejumlah perubahan nama kementerian dalam pemerintahan mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah tokoh yang didaulat menjadi menteri pada kementerian dimaksud.

PROHABA.CO, JAKARTA - Nomenklatur kementerian pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dipastikan berubah.

Ada sejumlah perubahan nama kementerian dalam pemerintahan mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh sejumlah tokoh yang didaulat menjadi menteri pada kementerian dimaksud.

Berikut penjelasan tokoh-tokoh tersebut seperti dikutip dari Tribunnews.com:

Kemenko Polhukam Dipecah

Advokat Yusril Ihza Mahendra mendatangi kediaman Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara IV Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024).

Usai pertemuan, Yusril mengatakan, ia bertemu dengan Prabowo tidak sampai tiga menit.

Yusril menduga hal itu karena keduanya sudah mengenal sejak lama.

"Tadi beliau mengatakan, Pak Yusril kita nggak ngomong panjang-panjang lagi, kan kita sudah kenal puluhan tahun yang lalu. 

Iya Pak, saya bilang," kata Yusril usai pertemuan.

"Terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya. 

Saya bilang, ya insya Allah Pak, saya tetap membantu Pak Prabowo," sambungnya dikutip dari Tribunnews.com.

Yusril mengatakan, bidang yang ditugaskan Prabowo kepadanya adalah bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM). 

Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, sambung Yusril, Kemenko Polhukam akan dipecah menjadi dua yaitu Kemenko Poltik dan Keamanan serta Kemenko Hukum dan HAM.

Kemenko Hukum dan HAM, sebut dia, di antaranya akan mengkoordinir Kemenkumham. 

"Jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM tapi juga ada kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah," ungkap Yusril.

"Imigrasi yang juga akan keluar dan Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar, di bawah koordinasi Kemenko Hukum dan HAM," sambung dia.

Ia mengungkapkan, kementerian dan lembaga terkait penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah.

Yusril mencontohkan kejaksaan dan kepolisian.

"Dan KPK itu tidak. 

Karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah," ujarnya.

Menurut Yusril, pemecahan Kemenko Polhukam menjadi dua kementerian baru tersebut sudah didiskusikan oleh tim sejak lama.

Sehingga, kata dia, hari ini tidak ada diskusi lagi terkait masalah tersebut.

Yusril mengaku, tugas tersebut bukanlah sesuatu yang baru untuknya.

Hal itu, menurut Yusril, karena ia pernah menangani kementerian serupa sebelumnya.

"Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru," kata Menteri Hukum dan HAM Periode 2001-2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, ini.

Yusril mengaku sudah menandatangani pakta integritas dan surat kesediaan yang disodorkan Prabowo beberapa waktu lalu.

Sehingga, sebut Yusril, hari ini (tadi-red) ia hanya dipanggil dan secara resmi diberitahu oleh Prabowo untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang baru.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan, dalam pertemuan dengan presiden terpilih, Prabowo memberi amanah kepadanya untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah. 

Nantinya, sebut Abdul Mu’ti, dalam memimpin kementerian tersebut ia akan didampingi oleh dua wakil menteri (wamen).

Namun, Abdul Mu’ti mengaku belum mengetahui sosok dua wakilnya tersebut.

"Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan," ucap dia.

"Beliau (Prabowo-red) juga menyampaikan pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 1945," sambung Abdul Mu’ti dikutip dari Tribunnews.com.

Abdul Mu'ti mengatakan, dirinya juga sudah menyampaikan kepada Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan bagi Indonesia Raya yang berkemajuan.

Prabowo, menurut dia, juga menyampaikan beberapa hal agar dirinya bisa bekerja sama sebaik-baiknya.

"Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini. 

Pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya," ungkap Abdul Mu’ti.

Ia mengaku tidak tahu mengapa kementerian yang akan dipimpinnya dipisahkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi yang ada saat ini.

Abdul Mu'ti mengaku hanya diberi amanah oleh Prabowo untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah. 

"Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. 

Kalau pendidikan dasar itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal," kata dia.

"Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. 

Hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa," sambungnya.

Untuk itu, Abdul Mu’ti mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dua hari lalu.

Dalam pertemuan itu, sebut Abdul Mu’ti, dirinya diminta untuk menandatangani dua dokumen yakni pakta integritas dan surat kesediaan.

"Yang satu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo," sebut dia.

"Yang kedua pakta integritas yang isinya normatif saja, setia pada Negara Kesatuan Rerpublik Indonesia, siap mendukung pemerintah Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta menjaga wibawa bangsa dan negara," sambung Abdul Mu’ti.

Daftar 35 Calon Menteri yang Sudah Dipanggil Prabowo

Sejauh ini, sudah ada 35 calon menteri yang sudah hadir menemui Prabowo.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan nama yang akan dipanggil akan terus bertambah. 

Dasco juga menjawab alasan belum ada menteri dari PDIP. 

Dia pun meminta masyarakat untuk bisa menyaksikan sendiri pemanggilan pada hari ini.

"Nanti liat aja nanti (kader PDIP). 

Hari ini (pemanggilan) menteri sampai selesai. 

Kita mau tuntaskan hari ini," jelasnya.

Sejauh ini, Dasco menyebutkan bahwa Prabowo akan memanggil 46 calon menteri. 

 Namun, semua nama yang dipanggil belum pasti masuk menjadi menteri kabinet Prabowo.

"Ya ada yang pasti ada yang masih dipertimbangkan.

Kalau yang keluar mukanya cerah itu sudah pasti," pungkas Dasco dikutip dari Tribunnews.com.

Sejauh ini, sudah ada sejumlah kandidat menteri yang dipanggil oleh Prabowo. 

Rencananya, ada 46 kandidat menteri yang dipanggil Prabowo.

Adapun nama-nama calon menteri Kabinet Prabowo-Gibran seperti dikutip dari Tribunnews.com adalah  sebagai berikut:

1. Prasetyo Hadi

2. Natalius Pigai

3. Widiyanti Putri Wardhana

4. Yandri Susanto

5. Fadli Zon

6. Nusron Wahid

7. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul

8. Maruarar Sirait

9. Teuku Riefky Harsya

10. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY

11. Satryo Soemantri Brodjonegoro

12. Arifatul Choiri Fauzi

13. Yassierli

14. Zulkifli Hasan atau Zulhas

15. Tito Karnavian

16. Bahlil Lahadalia

17. Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum dan HAM)

18. Abdul Mu'ti (Mendikdasmen)

19. Iftitah Sulaiman

20. Sugiono

21. Muhaimin Iskandar

22. Wihaji

23. ⁠Abdul Kadir Karding

24. Agus Andrianto

25. Raja Juli Antoni

26. Agus Gumiwang Kartasasmita

27. Pratikno

28. Maman Abdurrahman (Menteri UKMKM)

29. Ribka Haluk

30. Dudy Purwagandhi

31. Sakti Wahyu Trenggono

32. Budi Santoso

33. Rachmat Pambudy

34. Dody Priono

35. Hanif Faisol Nurofiq. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bocoran Nomenklatur Kementerian Kabinet Prabowo Hingga Sosok yang Menjabat Sebagai Menteri,

Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News