Daftar 49 Calon Menteri Sudah Menghadap Prabowo dan Posisi Mereka, Hari Ini Ada yang Dipanggil Lagi

Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, sambung Yusril, Kemenko Polhukam akan dipecah menjadi dua yaitu Kemenko Poltik dan Keamanan serta Kemenko Hukum dan HAM.

Kemenko Hukum dan HAM, sebut dia, di antaranya akan mengkoordinir Kemenkumham. 

"Jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM tapi juga ada kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah," ungkap Yusril.

"Imigrasi yang juga akan keluar dan Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar, di bawah koordinasi Kemenko Hukum dan HAM," sambung dia.

Ia mengungkapkan, kementerian dan lembaga terkait penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah.

Yusril mencontohkan kejaksaan dan kepolisian.

"Dan KPK itu tidak. 

Karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah," ujarnya.

Menurut Yusril, pemecahan Kemenko Polhukam menjadi dua kementerian baru tersebut sudah didiskusikan oleh tim sejak lama.

Sehingga, kata dia, hari ini tidak ada diskusi lagi terkait masalah tersebut.

Yusril mengaku, tugas tersebut bukanlah sesuatu yang baru untuknya.

Hal itu, menurut Yusril, karena ia pernah menangani kementerian serupa sebelumnya.

“Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru," kata Menteri Hukum dan HAM Periode 2001-2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, ini.

Yusril mengaku sudah menandatangani pakta integritas dan surat kesediaan yang disodorkan Prabowo beberapa waktu lalu.

Sehingga, sebut Yusril, hari ini (tadi-red) ia hanya dipanggil dan secara resmi diberitahu oleh Prabowo untuk memikul tugas dan tanggung jawab yang baru.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan, dalam pertemuan dengan presiden terpilih, Prabowo memberi amanah kepadanya untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah. 

Nantinya, sebut Abdul Mu’ti, dalam memimpin kementerian tersebut ia akan didampingi oleh dua wakil menteri (wamen).

Namun, Abdul Mu’ti mengaku belum mengetahui sosok dua wakilnya tersebut.

"Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan," ucap dia.

"Beliau (Prabowo-red) juga menyampaikan pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan UUD 1945," sambung Abdul Mu’ti dikutip dari Tribunnews.com.

Abdul Mu'ti mengatakan, dirinya juga sudah menyampaikan kepada Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan pencerdasan bagi Indonesia Raya yang berkemajuan.

Prabowo, menurut dia, juga menyampaikan beberapa hal agar dirinya bisa bekerja sama sebaik-baiknya.

"Dan saya bercanda tadi, tidak perlu pantun ya Pak Prabowo kali ini. 

Pantunnya sudah saya sampaikan waktu Bapak menyampaikan visi dan misi di Muhammadiyah Surabaya," ungkap Abdul Mu’ti.

Ia mengaku tidak tahu mengapa kementerian yang akan dipimpinnya dipisahkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi yang ada saat ini.

Abdul Mu'ti mengaku hanya diberi amanah oleh Prabowo untuk memimpin kementerian pendidikan dasar dan menengah. 

"Kalau pendidikan dasar menengah berarti tidak mencakup perguruan tinggi. 

Kalau pendidikan dasar itu nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal," kata dia.

"Tidak ada penjelasan dari beliau kenapa itu dipecah. 

Hanya menyampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral untuk membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa," sambungnya.

Untuk itu, Abdul Mu’ti mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dua hari lalu.

Dalam pertemuan itu, sebut Abdul Mu’ti, dirinya diminta untuk menandatangani dua dokumen yakni pakta integritas dan surat kesediaan.

"Yang satu dokumen kesediaan untuk menjadi bagian dari menteri dalam kabinet Pak Prabowo," sebut dia.

"Yang kedua pakta integritas yang isinya normatif saja, setia pada Negara Kesatuan Rerpublik Indonesia, siap mendukung pemerintah Pak Prabowo dan menjaga wibawa beliau sebagai presiden serta menjaga wibawa bangsa dan negara," sambung Abdul Mu’ti. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Panggil Lagi Calon Menteri dan Wamen Hari Ini Mulai Pukul 14.00 WIB, 

Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News