Hana Hanifah Diduga Terima Ratusan Juta di Kasus SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau

PROHABA.CO, JAKARTA -  Artis Hana Hanifah diduga menerima aliran dana hingga ratusan juta rupiah terkait dugaan dari kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Polisi Anom Karibianto mengungkapkan jika aliran dana ini diterima Hana Hanifah sejak November 2021 dengan jumlah yang bervariasi.

Dana itu diduga berasal dari pihak yang terlibat dalam korupsi uang negara tersebut.

"Penyidik fokus pada aliran dana yang mengalir kepada saksi HH (Hana Hanifah).

Kami masih mengonfirmasi beberapa data karena aliran dana tidak hanya terjadi sekali, nominalnya juga bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga Rp15 juta," ungkap Anom dikutip dari Kompas.com.

Anom mengatakan, jika memang pihak-pihak yang diperiksa mendapaatkan aliran dana, maka uang tersebut wajib dikembalikan karena berasal dari tindak pidana korupsi.

Penyidik berencana memanggil kembali Hana Hanifah dan beberapa saksi lainnya untuk melengkapi keterangan serta memastikan kebenaran dugaan aliran dana.

"Kami fokus pada pengembalian aset negara dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab," kata Anom.

Hana Hanifah diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau di Pekanbaru, Kamis (5/12/2024).

Pemeriksaan Hana sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas luar daerah fiktif di Sekretariat DPRD Riau tahun 2020-2021. 

Hana Hanifah memakai baju hitam lengan panjang dan celana jeans panjang serta berhijab motif petak-petak. 

Saat ditemui awak media, Hana Hanifah berusaha mengelak dan enggan memberikan komentar. 

"Maaf ya," ucap Hana sambil berjalan menuju ruangan penyidik Subdit Tipikor. 

Baca juga: Hana Hanifah Pilih Tetap Menjanda karena Masih Trauma

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Nasriadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pengungkapan dugaan penyalahgunaan anggaran negara. 

"Proses penyelidikan ini penting untuk memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab.

Kami sedang mendalami aliran dana terkait pembelian aset-aset tertentu," kata Nasriadi saat diwawancarai wartawan.

Sebelumnya diberitakan, Ditreskrimsus Polda Riau tengah mengusut kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau pada tahun 2020-2021.

Dalam penyelidikan ini, polisi telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.

Salah satunya mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, yang saat itu menjabat sebagai Sekwan DPRD Riau.

Penelusuran polisi menemukan indikasi korupsi dengan kerugian negara yang cukup besar.

Sejumlah temuan mengungkapkan ribuan surat perjalanan dinas yang diduga fiktif dan 35.836 tiket pesawat yang juga diduga palsu.

Padahal, pada periode 2020-2021, tidak ada penerbangan pesawat karena adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan temuan tersebut, kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Beberapa hari lalu, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau menyita empat unit apartemen di Citra Plaza Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, yang diduga terkait dengan hasil korupsi perjalanan dinas fiktif.

Salah satu apartemen yang disita milik mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun.

Baca juga: Zumi Zola dan Putri Zulhas Menikah di Madinah, Maskawin 13 Gram 

Polisi sita apartemen

Polisi menyita empat unit apartemen di Citra Plaza Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, terkait pengusutan dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Riau.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Kombes Nasriadi, menjelaskan penyitaan dilakukan pada Selasa (3/12/2024).

"Kami melakukan penyitaan terhadap empat unit apartemen di Citra Plaza Nagoya, Batam.

Kegiatan ini terkait tindak pidana korupsi perjalanan dinas luar daerah fiktif di Sekretariat DPRD Riau tahun 2020-2021," kata Nasriadi saat diwawancarai di Pekanbaru, Rabu (4/12/2024).

Salah satu apartemen yang disita milik Muflihun, mantan Pejabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru. Apartemen tipe studio di lantai 16 tersebut dibeli Muflihun senilai Rp 557 juta pada 2020 dan lunas pada 2023.

Selain itu, penyidik juga menyita apartemen milik Mira Susanti yang dibeli pada 2020 senilai Rp 557 juta dan lunas pada 2023.

Apartemen milik Irwan Suryadi senilai Rp 513 juta, yang dibeli pada 2020 dan lunas pada 2022, serta apartemen milik Teddy Kurniawan senilai Rp 517 juta, juga disita.

Total nilai aset yang disita mencapai Rp 2.144.000.000.

Penyitaan ini dilakukan setelah polisi menemukan indikasi korupsi dalam kasus perjalanan dinas fiktif di Sekretariat DPRD Riau tahun 2020-2021.

Polisi menemukan ribuan surat perjalanan dinas dan 35.836 tiket pesawat yang diduga fiktif.

Padahal, pada 2020-2021, penerbangan pesawat terhambat akibat pandemi Covid-19. Saat ini, kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan.

Polisi telah memanggil sejumlah saksi, termasuk Muflihun yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris DPRD Riau.

Baca juga: Mahasiswi Penjual Tiket Fiktif Coldplay Diduga Juga Lakukan Penipuan Paket Umrah

Baca juga: Penyidik Polda Aceh Serahkan Tersangka Penyebar Konten Asusila ke Jaksa 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hana Hanifah Diduga Terima Uang Hasil Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Setwan DPRD Riau Sejak 2021,