Berita Kriminal

Oknum TNI di Palu Diduga Tampar Manajer SPBU Gara-gara Tolak si Pertalite karena Tak Punya Barcode

Seorang oknum TNI diduga menampar manajer SPBU bernama Asriadi.  Insiden ini dipicu oleh penolakan pengisian BBM Subsidi jenis pertalite tanpa QR

Editor: Muliadi Gani
Net
Ilustrasi pemukulan. Oknum TNI di Palu Diduga Tampar Manajer SPBU Gara-gara Tolak si Pertalite karena Tak Punya Barcode 

PROHABA.CO -  Seorang oknum TNI diduga menampar manajer SPBU bernama Asriadi. 

Insiden ini dipicu oleh penolakan pengisian BBM Subsidi jenis pertalite tanpa QR code Pertamina yang menjadi aturan sejak 1 Desember 2024.

Peristiwa penamparan Manajer SPBU oleh Oknum TNI Terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Jumat (6/12/2024) sekitar 09.50 Wita. 

Kejadian ini terjadi setelah oknum aparat itu ditolak mengisi pertalite untuk kendaraan pribadinya karena tidak memiliki barcode MyPertamina. 

Insiden ini pun terekam CCTV dan viral di media sosial.

"Dia berupaya menampar saya pertama kali, tapi saya menghindar dan menampar lagi di bagian telinga bagian kanan," ujar manajer SPBU, Asriadi, yang menjadi korban kejadian itu saat jumpa pers pada Jumat, seperti dikutip Tribun Palu.

Asriadi mengatakan, awalnya oknum TNI berpakaian seragam lengkap itu meminta diisikan lima liter pertalite untuk kendaraan pribadinya.

Baca juga: Oknum TNI Aniaya Polisi di Batam, Pelaku Ajak 3 Pria Berpakaian Sipil

Petugas SPBU menolak karena oknum itu tidak memiliki barcode Pertamina.

Asriadi lantas menjelaskan kepada oknum aparat itu bahwa sejak 1 Desember 2024, pengisian pertalite untuk kendaraan roda empat harus menggunakan barcode.

Asriadi lantas menawarkan untuk membantu membuat barcode untuk pelaku.

"Saya sudah menawarkan diri untuk bantu mendaftarkan.

Jika jaringan lancar, paling lama lima menit pendaftaran dan bisa digunakan," kata Asriadi.

Namun, oknum aparat itu tidak mau dan tetap meminta kendaraannya untuk diisi pertalite.

"Saya sudah meminta maaf, kalau kebijakan itu tidak bisa dibantu karena sudah ada di sistem," ujarnya.

Saat itu insiden pemukulan itu terjadi.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved