Terbaru, Bjorka membocorkan data pribadi yang diduga milik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Selain mengklaim memiliki data pribadi Mahfud MD, Bjorka juga memberikan pesan pada Menko Polhukam Indonesia tersebut.

"How are you sir? Are you sure no important databases is leaked?" tulis Bjorka di laman Telegram miliknya.

(Apa kabar Pak? Yakin tidak ada database penting yang bocor?)

Baca juga: Kecelakaan Bus, Pikap, dan 3 Kendaraan Lainnya, 6 Tewas

Pengamat: Pemerintah Bingung Hadapi Bjorka, Tak Ada Standar Operasional Prosedur Atasi Bocornya Data

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Bjorka kini menjadi buah bibir di dunia jagat maya dalam beberapa hari terakhir, hingga membuat pemerintah terlihat bingung menghadapinya.

Hal ini setelah peretas atau hacker tersebut mengklaim telah membocorkan data-data seperti data kartu SIM, KPU, PLN, hingga dokumen para pejabat negara dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa informasi kebocoran sejumlah data di laman BreachForum adalah hoaks.

Meski demikian, Bjorka terus menebar ancaman dan menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah Indonesia.

Baca juga: Wudu di Sungai, Mantan Kades Rantau Gedang Digigit Buaya

Pengamat Teknologi Informasi (IT), Heru Sutadi, mengatakan jika hal tersebut benar terjadi maka ini merupakan bukti keamanan siber instansi atau lembaga di Indonesia masih lemah.

“Yang perlu dipahami dari fenomena Bjorka ini, pertama, keamanan siber dan keamanan data kita lemah atau rapuh, karena kepedulian kita semua rendah serta keamanan siber dan keamanan data tidak dijalankan dengan baik dan benar,” ucap Heru saat dihubungi Tribunnews, Senin (12/9/2022).

“Termasuk misalnya tidak bisa menyelesaikan keamanan siber dan keamanan data dengan sekadar narasi. Bahkan bila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan pun tidak serta merta siber kita aman dan data kita tidak bocor lagi,” sambungnya.

Heru menilai, di Indonesia tidak terlihat adanya kerja sama untuk membangun dan mengamankan ruang digital dan tata kelola data.

Baca juga: Dua IRT Pengedar Sabu-Sabu Ditangkap di Sigli, 1 Pria Buron

Padahal, kunci keamanan siber dan keamanan data adalah kolaborasi semua stakeholders mulai dari Pemerintah, penyelenggara sistem elektronik (PSE), akademisi, masyarakat termasuk media.