"Tentunya hal-hal ini, kami dari tim hukum mempersiapkan saksi, bukti, dan kami sudah menyusun semua keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Ronny.

PROHABA.CO, JAKARTA - Tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Persatuan atau PDIP sedang menyiapkan saksi dan bukti dugaan keterlibatan oknum polisi atau partai cokelat atau parcok dalam memengaruhi jalannya Pilkada Serentak 2024.

Saksi dan bukti dugaan keterlibatan parcok di Pilkada 2024 itu disiapkan PDIP untuk dibawa dalam gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, mengatakan, pihaknya mencatat dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam sejumlah pilkada di antaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan lain-lain.

Hal tersebut diungkapkan Ronny dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/12/2024).

"Tentunya hal-hal ini, kami dari tim hukum mempersiapkan saksi, bukti, dan kami sudah menyusun semua keterangan yang ada. 

Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Ronny.

"Jadi diskusi terkait dengan keterlibatan kepolisian, ASN, kepala desa, dan Pj, kami dari tim hukum PDIP sudah mengumpulkan bukti-bukti tersebut. 

Jadi terlalu dini kalau ada yang menyampaikan ini tidak benar, ini hoaks. 

Menurut kami, kami punya bukti yang cukup, dan itu nanti akan kita buktikan di MK," sambungnya dikutip dari Tribunnews.com.

Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan, PDIP sudah membentuk tim khusus yang merupakan sebagai perpaduan dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDIP, tokoh-tokoh prodemokrasi, dan beberapa penasehat hukum yang memiliki reputasi untuk mempersoalkan berbagai anomali demokrasi yang terjadi dalam pilkada, 27 November 2024 lalu.

Hasto bahkan meyakini oknum polisi tersebut juga masuk ke tempat-tempat ibadah untuk melakukan intervensi.

"Baik itu di Banten, Sumatera Utara, Jawa Tengah, maupun di beberapa wilayah lain seperti Sulawesi Utara di mana penggunaan parcok itu memang sangat-sangat masif bahkan sampai masuk ke tempat-tempat gereja," kata Hasto.

"Memang banyak yang pada awalnya dirancang tanpa bukti. 

Perintah-perintah diberikan secara tertutup.