Transisi dari Militer ke Politik

Komite Peralihan Aceh (KPA) merupakan organisasi yang lahir dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia di Helsinki, Finlandia pada 2005. 

Organisasi ini menjadi wadah transisi dari gerakan bersenjata menuju partisipasi politik damai di Aceh.

KPA dibentuk setelah GAM membubarkan sayap militernya, yaitu Tentara Nanggroe Aceh (TNA).

Tujuan utama pembentukan KPA untuk menjaga koordinasi dan data mantan anggota GAM, menjadi wadah transisi dari gerakan militer ke politik, dan mengawal implementasi butir-butir MoU Helsinki.

Struktur Organisasi KPA

Ketua: Muzakir Manaf (Mualem)

Wakil Ketua: Darwis Jeunieb

Juru Bicara (terbaru): Teungku Zakaria N Yacob alias Bang Jack Libya, diangkat pada 5 Agustus 2025.

Pengurus Wilayah: Terdiri dari para mantan panglima GAM se-kabupaten/kota di Aceh

Komite Peralihan Aceh berperan penting dalam transformasi politik di Aceh, termasuk mendorong partisipasi mantan kombatan dalam pemilu lokal, dan menjadi basis pendukung utama Partai Aceh, yang lahir dari eks-GAM

Dengan penunjukan jubir baru ini, KPA diharapkan semakin solid dalam menyuarakan aspirasi politik pasca-konflik dan menjaga semangat perdamaian yang telah terbangun selama ini. (*)

Baca juga: Rumah Anggota Polres Aceh Besar Ludes Terbakar di Kota Jantho

Baca juga: Gubernur Mualem Bakal Bentuk Satgas yang Mengawasi Program Rumah Layak Huni

Baca juga: Gubernur Mualem Masuk 55 Tokoh Nasional, Terima Anugerah Pimred Award 2025

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Mualem Angkat Bang Jack Libya sebagai Jubir KPA Pusat, 

Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News