Tenaga Kesehatan RSIA dan RSJ Aceh Geruduk Kantor Gubernur, Tuntut Jasa Pelayanan 2025

Ringkasan Berita:

• Ratusan tenaga kesehatan RSIA dan RSJ Aceh menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Aceh.
• Mereka menuntut pembayaran jasa pelayanan atau TPP tahun 2025 yang belum diterima.
• Aksi berlangsung tertib dan damai, peserta tetap menunggu dialog dengan pejabat pemerintah.

 

PROHABA.CO, BANDA ACEH –  Ratusan tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) serta Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Selasa (11/11/2025). 

Mereka menggelar aksi menuntut kejelasan pembayaran jasa pelayanan tahun 2025 yang hingga kini belum juga diterima oleh para tenaga medis tersebut.

Menurut laporan wartawan Serambi Indonesia, Rianza Alfandi, yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Serambinews.com, para peserta aksi terdiri dari perawat, bidan, dan dokter yang selama ini bertugas di RSIA dan RSJ Aceh.

Mereka memulai kegiatan dari Masjid Oman Al Makmur, Banda Aceh, kemudian berjalan kaki sejauh kurang lebih 800 meter menuju Kantor Gubernur sambil membawa spanduk dan selebaran berisi tuntutan pembayaran jasa layanan yang belum dibayarkan.

Sesampainya di halaman kantor gubernur, para tenaga medis duduk dan bershalawat menunggu pejabat terkait untuk berdialog.

Suasana aksi berlangsung tertib dan damai, tanpa adanya tindakan anarkis atau provokatif. 

Baca juga: Nakes dan Pegawai RSUDZA Demo Tuntut Transparansi dan Keadilan Pembagian Jasa Medis

Baca juga: KPK Geledah Kantor Gubernur Riau, Amankan Dokumen Terkait Anggaran Pemprov

Beberapa petugas keamanan internal terlihat berjaga di sekitar lokasi, sementara aparat kepolisian tidak tampak hadir.

Dalam siaran langsungnya, Rianza Alfandi melaporkan bahwa peserta aksi menuntut agar Pemerintah Aceh segera menuntaskan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau jasa layanan yang seharusnya diterima sepanjang tahun 2025.

Para tenaga medis tetap bertahan di lobi kantor gubernur sambil menunggu penyelesaian masalah tersebut, dan aktivitas perkantoran di lingkungan Pemerintah Aceh tetap berjalan normal.

Aksi ini menyoroti pentingnya kepastian hak tenaga kesehatan yang telah melayani masyarakat, khususnya di tengah tekanan pekerjaan yang tinggi dan tanggung jawab besar di rumah sakit.

Para peserta berharap pemerintah daerah segera memberikan kejelasan pembayaran agar kesejahteraan mereka tetap terjamin dan pelayanan kesehatan tidak terganggu.

(Serambinews/Firda Ustin)

Baca juga: Densus 88 Satgaswil Aceh Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ke Jajaran BPS se-Aceh

Baca juga: Sekda Aceh dan Illiza Bahas Integrasi Pelayanan RSUDZA

Baca juga: RSJ Aceh Berhasil Bebaskan 51 ODGJ dari Pasungan

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com 

Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News