55 Desa dan Dusun di Aceh Hilang Akibat Bencana Banjir dan Longsor, Ini Daftarnya

Ringkasan Berita:

• Sedikitnya 55 desa/dusun di tujuh kabupaten/kota Aceh hilang dan tidak layak huni akibat banjir bandang dan longsor.
• Ribuan warga mengungsi, sebagian pemerintahan desa lumpuh total, meski ada yang mulai aktif kembali dalam keterbatasan.
• Pemerintah melakukan pendataan lanjutan, penanganan darurat, serta menyiapkan relokasi, hunian sementara (huntara), dan hunian tetap (huntap).

PROHABA.CO -  Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025 meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat.

Akibat bencana tersebut telah menyebabkan beberapa desa dan dusun hilang.

Warga yang tinggal di desa itu terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman.

Sedikitnya 55 kawasan, terdiri dari 21 gampong/desa dan 34 dusun di tujuh kabupaten/kota, dilaporkan hilang dan tidak lagi layak huni.

Gelombang banjir dan material longsor menyapu bersih permukiman, meninggalkan puing-puing serta kenangan yang tak lagi bisa diraih.

Penduduk dari wilayah terdampak terpaksa mengungsi ke tempat aman, sebagian menumpang di rumah kerabat, sementara lainnya bergantung pada posko pengungsian.

Kabupaten yang paling parah terdampak antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Bireuen.

Di beberapa desa, hampir seluruh permukiman lenyap, sehingga kehidupan sosial dan pemerintahan desa lumpuh total.

Aparat desa pun ikut mengungsi, membuat roda pemerintahan tak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Meski demikian, ada secercah harapan.

Di sebagian wilayah, pemerintahan desa mulai kembali aktif, meski dalam keterbatasan.

Data terbaru per 7 Januari 2026 menunjukkan bahwa di Aceh Tamiang, sejumlah desa dan dusun di Kecamatan Sekerak, Karang Baru, Kota Kuala Simpang, dan Bandar Pusaka hilang.

Di Aceh Utara, dusun-dusun di Kecamatan Sawang dan Langkahan terdampak, namun sebagian pemerintahan desa sudah kembali berfungsi.

Sementara itu, di Nagan Raya, dua desa hilang dan aktivitas pemerintahan belum bisa berjalan karena warganya masih berada di pengungsian.