Digitalisasi Arsip Pemerintah Aceh Raih Nilai 91,51, Predikat Sangat Memuaskan

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Aceh meraih nilai digitalisasi arsip 91,51 dengan predikat A (Sangat Memuaskan) dalam evaluasi reformasi birokrasi 2025.
• Indeks Reformasi Birokrasi Aceh meningkat menjadi 82,73 (A-) pada 2025, naik signifikan dari 63,36 pada 2021.
• Digitalisasi arsip dinilai mempercepat layanan administrasi, meningkatkan keamanan data, dan mendukung pemerintahan berbasis digital yang lebih efektif dan transparan.

PROHABA.CO, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah SE mencatat capaian membanggakan dalam bidang reformasi birokrasi, khususnya pada aspek digitalisasi arsip.

Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2025, yang diumumkan awal Juni 2026, tingkat digitalisasi arsip Pemerintah Aceh berhasil meraih nilai 91,51 dengan predikat A (Sangat Memuaskan).

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator penting keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terus didorong Pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA).

Selain tingkat digitalisasi arsip yang mencapai kategori tertinggi, indeks reformasi birokrasi Pemerintah Aceh tahun 2025 juga mengalami peningkatan menjadi 82,73 atau kategori A- (memuaskan).

Tren ini menunjukkan perbaikan konsisten dalam tata kelola pemerintahan selama lima tahun terakhir, dari nilai 63,36 pada 2021 hingga menembus angka 82,73 pada 2025.

Capaian tersebut merujuk pada Surat Menpan RB Nomor B/23/RB.06/2026 terkait hasil evaluasi reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Baca juga: DPKA Dorong Penguatan Keamanan dan Akses Arsip ke Seluruh SKPA dalam Sosialisasi SKKAAD

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, hasil evaluasi Kementerian PAN-RB menunjukkan adanya peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh.

Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” kata Muhammad Nasir, seperti dilansir Prohaba.co, Rabu (3/6/2026).

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Syahrul SH menyatakan bahwa digitalisasi arsip merupakan bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, efektif, dan akuntabel.

Menurutnya, penerapan sistem arsip digital tidak hanya mempercepat pelayanan administrasi pemerintahan, tetapi juga memperkuat keamanan data, memudahkan akses dokumen, serta meningkatkan efisiensi kerja antarinstansi.

“Digitalisasi arsip menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan modern.

Baca juga: Aksi Kejar-kejaran Berakhir di Aceh Timur, Polisi Gagalkan Peredaran 113 Kg Sabu

Arsip yang sebelumnya dikelola secara konvensional kini diarahkan menuju sistem elektronik yang lebih cepat, aman, dan mudah diakses,” ujarnya.

Secara nasional, digitalisasi arsip memang menjadi salah satu fokus utama reformasi birokrasi.