Digitalisasi Arsip Pemerintah Aceh Raih Nilai 91,51, Predikat Sangat Memuaskan

Kementerian PAN-RB menyebut transformasi digital kearsipan sebagai strategi penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, efektif, dan terintegrasi.

Sementara itu, Ombudsman RI menjelaskan bahwa digitalisasi arsip bertujuan meningkatkan efi siensi penyimpanan, mempercepat akses dokumen, serta mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam konteks ini, Pemerintah Aceh dinilai berhasil memperkuat implementasi sistem kearsipan digital di berbagai sektor pemerintahan.

Upaya tersebut juga selaras dengan penerapan aplikasi pengelolaan arsip elektronik dan penguatan interoperabilitas data antarinstansi.

Selain digitalisasi arsip, sejumlah indikator lain turut mendukung peningkatan reformasi birokrasi Aceh, di antaranya, kualitas pelayanan publik dengan skor 4,56 kategori pelayanan prima, kualitas perencanaan pembangunan 91,06, tata kelola pengadaan 81,96, serta budaya kerja Ber-AKHLAK dengan nilai 74,70.

Ke depan, seperti dikatakan Sekda Muhammad Nasir, Pemerintah Aceh menargetkan reformasi birokrasi 2026 akan difokuskan pada penguatan pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, investasi, ketahanan pangan, hingga pengentasan kemiskinan melalui sistem pemerintahan yang semakin adaptif dan berbasis digital. (Yarmen Dinamika)

Baca juga: ANRI Apresiasi Digitalisasi Arsip Aceh, Raih Predikat AA

Baca juga: Pemerintah Kota Banda Aceh Raih Opini WTP 18 Kali Berturut-turut dari BPK-RI

Baca juga: DPKA Gelar Gerakan Aceh Membaca di Aceh Utara, Ini Kata Syaridin

Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News