Pemerintah Aceh, DPRA dan Forbes DPR RI Satu Suara Perjuangkan Revisi UUPA

Ringkasan Berita:

• Tiga pihak sepakat kawal revisi UUPA: Pemerintah Aceh, DPRA, dan Forbes DPR RI/DPD RI bersatu menyamakan langkah dalam pembahasan revisi UUPA di Jakarta.
• Fokus pada dua isu utama: Revisi UUPA diarahkan untuk memperkuat kewenangan Aceh dan penguatan fiskal daerah sebagai prioritas utama.
• Komitmen kerja bersama: Seluruh pihak menegaskan pentingnya kolaborasi dan kesamaan visi agar revisi UUPA dapat memperkuat posisi Aceh ke depan.

 

PROHABA.CO, JAKARTA - Pemerintah Aceh bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI dan DPD RI kembali menggelar pertemuan intensif dan menyatukan langkah serta upaya memperkuat posisi Aceh dalam membahas kelanjutan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Komitmen bersama itu mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Jakarta, Senin (15/6/2026) malam.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam, mulai pukul 19.30 WIB hingga 22.30 WIB, membahas secara intens berbagai substansi revisi UUPA yang tengah diperjuangkan.

Dalam diskusi tersebut, seluruh pihak sepakat untuk memfokuskan perjuangan revisi UUPA pada dua isu utama, yakni penguatan kewenangan Aceh dan penguatan fiskal daerah.

Kedua aspek tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan Aceh di masa mendatang.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menegaskan pentingnya membangun kesamaan pandangan dalam mengawal proses revisi UUPA.

“Duduk bersama sangat penting, sebab membahas revisi UUPA sama dengan menata masa depan Aceh,” kata Nurlis menyampaikan pesan Gubernur Aceh.

Baca juga: DPR RI Setujui Revisi UUPA, Momentum Bertepatan dengan Hari Meugang Aceh

Fokus pada dua isu strategis

Menurut Nurlis, Mualem secara khusus mengarahkan agar seluruh pembahasan revisi UUPA tetap berada pada koridor yang telah ditetapkan, yakni memperjuangkan penguatan kewenangan dan fiskal Aceh.

Untuk memastikan pembahasan berjalan efektif dan terarah, Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, memimpin jalannya diskusi.

Dalam sambutannya, Sekda Aceh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini konsisten mengawal proses revisi UUPA, mulai dari unsur Pemerintah Aceh, akademisi, tokoh masyarakat, hingga para anggota legislatif asal Aceh di tingkat nasional.

Menurutnya, perjuangan revisi UUPA membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh elemen masyarakat Aceh agar substansi yang diperjuangkan dapat memperoleh dukungan di tingkat pusat.

Apresiasi serupa juga disampaikan Ketua DPRA, Zulfadhli atau yang dikenal dengan sapaan Abang Samalanga.

Ia menilai Forbes Aceh memiliki peran strategis dalam mengawal proses revisi UUPA di parlemen nasional.

Baca juga: 3 Isu Krusial dalam UUPA Jadi Sorotan Baleg DPR dan DPRA, Mualem Tiba-Tiba Muncul

Menurutnya, berbagai masukan dan kajian yang disusun di Aceh membutuhkan dukungan politik yang kuat di DPR RI dan DPD RI agar dapat diperjuangkan dalam proses legislasi.