Pemerintah Bebaskan Pajak PPh 21 Pekerja Bergaji Hingga Rp 10 Juta per Bulan

Insentif berlaku bagi pegawai tetap maupun tidak tetap dengan kriteria tertentu.

Pegawai tetap berhak menerima pembebasan PPh 21 jika memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak.

Selain itu, penghasilan bruto harus bersifat tetap dan teratur dengan batas maksimal Rp 10 juta per bulan.

Sementara itu, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas juga memperoleh fasilitas serupa apabila upah rata-rata tidak melebihi Rp 500.000 per hari atau setara Rp 10 juta per bulan.

Pemerintah menegaskan bahwa fasilitas ini tidak berlaku bagi pekerja yang sudah menerima skema PPh 21 ditanggung pemerintah lainnya.

Pelaksanaan insentif tetap mengikuti mekanisme pemotongan pajak normal.

Nilai pajak yang dipotong kemudian dikembalikan pemberi kerja kepada pekerja secara tunai, sehingga tidak mengurangi pendapatan bersih.

Aturan ini juga menegaskan bahwa penghasilan yang memperoleh fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah tidak masuk kategori penghasilan yang dikenai pajak final berdasarkan ketentuan perpajakan lain.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan sektor-sektor strategis dapat terus bertahan di tengah tantangan ekonomi 2026.

Baca juga: Menkeu Purbaya Ngegas Soal Larangan Impor Ilegal, Siapa Tolak, Saya Tangkap Duluan!

Baca juga: Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Aceh Dinilai Lamban, Pusat Minim Sense of Crisis

Baca juga: Pemerintah Aceh Rangkul DJP dan DJPK untuk Optimalisasi Pemungutan Pajak

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News