UNS Kukuhkan Guru Besar Termuda, Usia 37 Tahun, Orasi Ilmiah soal Fintech ilegal

PROHABA.CO, SOLO - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengukuhkan guru besar termuda, yakni Prof  Irwan Trinugroho. Dia merupakan Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Keuangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS. 

Di UNS, Irwan merupakan guru besar ke-245.

Ketua Senat Akademik UNS, Prof Adi Sulistiyono mengatakan, Prof  Irwan Trinugroho merupakan guru besar termuda UNS.

"Iya, Pak Irwan adalah guru besar termuda.

Pak Irwan lahir di Bantul 6 November tahun 1984. Jadi, pas dikukuhkan ini usianya 37 tahun," ucap Prof Adi melansir laman UNS, Rabu (29/12/2021).

Prof  Irwan dikukuhkan menjadi guru besar dalam Sidang Senang Akademik Terbuka pada Kamis (30/12/2021), dengan judul pidato pengukuhan Finance, Technology, Inclusion, and (In)equality.

Dalam jumpa pers yang di gelar di Ruang Sidang 2 Gedung dr Prakosa UNS, Prof  Irwan mengatakan, teknologi memiliki peran yang semakin penting dalam industri jasa keuangan di seluruh dunia, khususnya selama beberapa dekade terakhir.

Baca juga: Beasiswa S1-S3 ke Irlandia 2022 Dibuka, Tunjangan Rp 161 Juta Per Tahun

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa inovasi keuangan berbasis teknologi yang ditawarkan oleh bank dan berbagai institusi jasa keuangan lain memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian melalui peningkatan inklusi keuangan.

Lebih lanjut, inklusi keuangan yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat yang merupakan bagian penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB.

Akan tetapi, di sisi lain, ada potensi sisi gelap dari inovasi keuangan berbasis teknologi yang tengah berkembang saat ini.

Pertama, tumbuhnya fintech legal juga dapat menimbulkan munculnya pinjaman predator dan merupakan bentuk online dari lintah darat, dengan menawarkan proses pencairan hingga pengiriman dana yang mudah.

Akan tetapi, menetapkan tingkat bunga yang sangat tinggi.

Di samping adanya tingkat bunga yang sangat tinggi hingga menyebabkan peminjam tak mampu melunasi utang mereka.

Fintech ilegal, menurutunya, juga menggunakan berbagai cara kriminal lain untuk penarikan utang.

Baca juga: Aktif dalam Percepat Vaksinasi, Umuslim Terima Penghargaan

Mulai dari ‘bullying’ kepada peminjam hingga praktik pelanggaran privasi untuk menagih pinjaman bermasalah.

Yang kedua, penyedia layanan keuangan digital merupakan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan.

Dengan begitu, mereka mungkin akan menggunakan strategi pemasaran yang cukup agresif untuk meyakinkan konsumen pada kelas ekonomi atas dan menengah untuk menggunakan jasa keuangan digital.

Untuk itu, Prof Irwan memberikan beberapa rekomendasi.

Pertama, penyedia dan regulator jasa keuangan harus terus mengedukasi masyarakat tentang penggunaan keuangan digital secara komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman akan manfaat dan risiko dari penggunaan jasa keuangan berbasis teknologi.

Kedua, infrastruktur TIK yang merata merupakan kebutuhan yang esensial bagi inklusi keuangan melalui adopsi keuangan digital.

Sehingga, dalam konteks di Indonesia, menyeimbangkan kualitas infrastruktur TIK di setiap provinsi sangatlah dibutuhkan.

"Ketiga, risiko terkait penggunaan teknologi, khususnya dalam hal keamanan harus menjadi perhatian bagi penyedia layanan keuangan, baik dalam kegagalan sistem maupun dalam hal risiko keamanan," ucap Guru Besar FEB UNS ke-19 itu. (Kompas.com)

Baca juga: Nirwanda Hendriansyah Terpilih sebagai Ketua Formatur UKM-BSPD USK

Baca juga: 167 Lulusan FKIP Universitas Bina Bangsa Getsempena Diyudisium

Baca juga: KPK Punya Bukti Keterlibatan Azis Syamsuddin Terkait Suap Pengurusan DAK