Kenaikan Harga BBM Tekan Daya Beli Masyarakat

Dimana Bansos ini terbagi dalam enam paket yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT Dana Desa, Kartu Prakerja, BLT Masyarakat, Bantuan Pokok Nontunai (BPNT) dan BLT UMKM.

Alokasi bansos ini diambilkan dari dana APBN, yang bersumber dari program penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Paket kebijakan pemerintah dengan memberikan bansos, relatif bisa menjawab potensi masalah dalam menjaga daya beli masyarakat," urainya.

Struktur APBN 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengalihan anggaran subsidi BBM semata-mata untuk mengamankan struktur APBN 2023.

Baca juga: Tolak Kenaikan BBM, Partai Buruh dan KSPI Besok Akan Demo ke Gedung DPR RI

Baca juga: Tolak BBM Naik, Said Iqbal Serukan Buruh Keluar dari Pabrik: Lumpuh Ekonomi Indonesia!

Hal itu dikatakan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI.

“Ini masih menjadi elemen yang sangat mempengaruhi suasana tahun 2023," ucapnya.

Menkeu memastikan APBN bakal menjadi instrumen shock absorber secara optimal tanpa mengorbankan aspek sustainabilitas.

Pemerintah, tegas dia, terus mengkalibrasi kebijakan-kebijakan terutama fungsi shock absorber untuk menjaga inflasi.

"Misalnya kenaikan harga apakah itu BBM, elpiji, listrik, semuanya mengalami tekanan biaya produksi yang sangat melonjak karena bahan dasarnya melonjak tinggi dengan adanya krisis energi," tukasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan inflasi global dapat menyebabkan likuiditas semakin ketat.

Selain itu cost of fund dari surat utang negara juga cenderung meningkat.

"Pengendalian defisit harus digenjot pemerintah agar risiko tidak mengekspos langsung terhadap APBN dan perekonomian kita," paparnya. (tribun network/nas/yat)

Baca juga: Polda Riau Tangkap 3 Pengedar Sabu, 40 Kg Barang Bukti Disita Polisi

Baca juga: Apa Itu Topan Hinnamnor? Siklon Tropis Aktif yang Melanda Korea Selatan

Baca juga: BEM Nusantara Tolak Kenaikan Harga BBM, Minta Jabatan Sri Mulyani dan Arifin Tasrif Dicopot