Kasus

Mahfud MD: Pemerintah Tak Bisa Intervensi Pembebasan Bersyarat Koruptor

Pasalnya, soal remisi, pengurangan hukuman, dan pembebasan bersyarat, sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan. "Kalau pemerintah itu tidak boleh

Editor: Muliadi Gani
Antara
Menkopolhukam, Mahfud MD 

PROHABA.CO, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak dapat memberikan intervensi soal pembebasan bersyarat para narapidana korupsi.

Pasalnya, soal remisi, pengurangan hukuman, dan pembebasan bersyarat, sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan.

"Kalau pemerintah itu tidak boleh ikut campur ya urusan pembebasan itu pengadilan.

Remisi, dikurangi (hukuman) dan lain-lain itu kan pengadilan yang menentukan.

Dibebaskan, dikurangi hukumannya," ujar Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/9).

"Anda semua harus tahu pemerintah itu kan ndak boleh ikut masuk ke urusan hakim ya.

Kalau urusan hukuman dan membebaskan itu ya," tegasnya.

Baca juga: Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Bebas dari Lapas, Begini Ungkapan Bahagia Mantan Istri

Mahfud menuturkan, dalam konteks tindak pidana korupsi, pemerintah hanya bertugas membawa koruptor ke pengadilan dengan bukti yang kuat.

Selanjutnya, ketika hakim telah memutuskan hukuman, maka pemerintah tak bisa ikut campur.

"Kita tidak bisa ikut campur. Kita hormati.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved