Pemerintah Bentuk Tim Khusus Setelah Miliaran Data Dibobol Hacker Bjorka

Saat itu Bjorka menyebarkan data warga Indonesia yang diklaim berasal dari KPU.

Data tersebut meliputi nama lengkap warga, nomor KTP, nomor KK, alamat, nomor tempat pemungutan suara (TPS), tempat dan tanggal lahir warga, usia, jenis kelamin, hingga status penyandang disabilitas.

Di sisi lain, Pemerintah RI mengakui bahwa kebocoran data benar terjadi.

Pemerintah pun mulai buka suara atas rangkaian aksi peretasan dan ‘doxing’ yang dilakukan hacker Bjorka.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan, kebocoran sejumlah data pejabat negara yang dilakukan oleh hacker Bjorka bukan merupakan data rahasia.

Menurut Mahfud, data yang dipamerkan oleh akun sosial media Bjorka itu adalah data terbuka yang bisa diambil di beberapa sumber data.

"Sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia, yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama," ujar Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Pengamat Keamanan Siber Sebut Hacker Bjorka Sulit Ditangkap

Dia membantah data tersebut adalah data rahasia negara karena memang sering ditemukan di beberapa situs milik pemerintah.

Begitu juga dengan isu-isu kebocoran data lainnya yang dilontarkan oleh Bjorka di akun sosial media twitter.

Namun, Mahfud mengakui, kebocoran data tersebut benar terjadi.

"Saya pastikan bahwa itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN (Badan Siber Sandi Nasional), kemudian dari analis deputi kerja saya," imbuhnya.

Untuk itu, kata Mahfud MD, pemerintah saat ini sedang menelusuri penyebab data umum itu bisa diambil oleh Bjorka.

"Nah, sebab-(nya) itu masih akan didalami," papar Mahfud.

Senada dengan Mahfud, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebutkan, data yang diretas oleh peretas atau hacker Bjorka adalah data yang bersifat umum.

Menurutnya, data yang sudah tersebar itu pun merupakan informasi lama.

Baca juga: Siapakah Bjorka, Hacker yang Bikin Pemerintah RI Ketar-ketir?