Sindikat Penyalur PMI Ilegal Dibekingi Oknum Berkuasa

Keberadaan sindikat itulah yang menghalangi upaya negara memperbaiki tata kelola, memberi perlindungan, meningkatkan pride dan kompetensi PMI ...

Editor: Muliadi Gani
KOMPAS.COM/Titis Anis Fauziyah
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani usai meninjau pelaksanaan verifikasi dokumen CPMI asal Jateng di Universitas Negeri Semarang (UNNES), Minggu (22/1/2023). 

PROHABA.CO, SEMARANG - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebutkan sindikat yang terlibat menyalurkan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal dibekingi oknum penguasa.

“Kita ini diganggu oleh sindikat mafia yang menempatkan pekerja kita secara tidak resmi.

Nah kenapa mereka masih ada? Ini yang saya katakan, mereka dilindungi oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan. Ada bekingnya,” kata Benny, Minggu (22/1).

Hal itu disampaikan saat Benny meninjau pelaksanaan verifikasi dokumen CPMI asal Jateng di Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Keberadaan sindikat itulah yang menghalangi upaya negara memperbaiki tata kelola, memberi perlindungan, meningkatkan pride dan kompetensi PMI.

Merebaknya sindikat penyalur PMI ilegal juga disebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa berjatuhan dan terjerat masalah di luar negeri.

Baca juga: P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia

Baca juga: Polisi Ungkap Peran 8 Tersangka Terkait Tenggelamnya Kapal PMI

Merespon serius hal itu, pihaknya telah melaporkan masalah tersebut kepada Menkopolhukam, Panglima TNI, serta Kapolri.

“Tinggal bagaimana komitmen pimpinan lembaga ini untuk membersihkan oknum-oknum brengsek yang ada di kementrian lembaganya yang terlibat dalam penempatan illegal,” bebernya.

Sebagai tindakan tegas, belum lama ini Benny bahkan mengaku memecat anak buahnya yang terciduk terlibat dalam penempatan PMI ilegal.

“Nomor rekeningnya mengumpulkan uang dari hasil kejahatan itu.

Saya pecat padahal pensiunnya tinggal satu bulan.

Pensiunnya tinggal satu menit pun tetap saya pecat,” tegasnya.

Dalam rangka memberi sanksi sosial, pihaknya juga menyiarkan pemecatan oknum dalam konferensi pers.

Baca juga: PT Bebaskan Mafia Binjai, Anulir Vonis 7 Tahun PN Binjai, Raja Bisnis Ilegal dan Bandar Sabu

Baca juga: Pelaku Tak Kunjung Ditemukan, Korban Perkosaan Mengadu ke Haji Uma

Menurutnya itu menjadi bentuk ketegasan bila pihaknya tidak boleh mentolerir aparatur negara terlibat dalam kejahatan, termasuk di lembaga yang dia pimpin sekalipun.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer

    Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved