Malaysia Disorot karena Kurangi Hukuman Najib Razak, PM Anwar Ibrahim Bilang Begini soal Korupsi

Dengan kebijakan tersebut, Najib yang sebelumnya divonis 12 tahun penjara pada Agustus 2022 lalu hanya akan menjalani 6 tahun kurungan.

PROHABA.CO - Mantan Perdana Menteri (Malaysia), Najib Razak, yang terseret kasus korupsi diberi pengampunan pada Jumat (2/2/2024) lalu.

Karena hal itu, Pemerintah dan Kerajaan Malaysia kini sedang jadi sorotan public.

Seperti diketahui, sebelumnya, dewan pengampunan yang dipimpin Raja Malaysia Sultan Ibrahim memutuskan untuk mengurangi separuh masa tahanan Najib Razak yang terlibat skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dengan kebijakan tersebut, Najib yang sebelumnya divonis 12 tahun penjara pada Agustus 2022 lalu hanya akan menjalani 6 tahun kurungan.

Sehingga, Najib Razak diperkirakan akan menghirup udara bebas lebih cepat yakni pada Agustus 2028 mendatang.

Keputusan ini pun menuai kecaman publik baik bagi pendukung maupun oposisi pemerintah.

Menanggapi kecaman dari semua kubu kepada pemerintah, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pun buka suara.

Dikutip Tribunnews dari Astro Awani, Anwar Ibrahim membantah bahwa langkah pemerintah dan Kerajaan Malaysia terhadap kasus Najib Razak menunjukkan bahwa mereka melunak dalam mengatasi masalah korupsi

"Isu yang diangkat adalah bahwa kami lemah dalam mengatasi korupsi, itu tidak benar," kata Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan anggota Departemen Perdana Menteri (JPM) pada Selasa (6/2/2024) dikutip dari Tribunnews.com.

Keseriusan Malaysia dalam menanggapi kasus korupsi, menurut Anwar Ibrahim, dibuktikan melalui proses peradilan Najib Razak yang terus berlanjut.

Anwar Ibrahim juga membantah tudingan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, ikut campur dalam pengambilan keputusan terhadap Najib.

"Dia (Najib) atau partai memiliki hak untuk meminta Perdana Menteri dan Lembaga Pengampunan mempertimbangkan," katanya.

Anwar mengatakan, ada banyak hal yang harus diutamakan oleh Pemerintah Bersatu Malaysia, termasuk masalah ekonomi dan koordinasi gaji pegawai negeri.

Perdana Menteri mengatakan, masalah tata kelola yang baik dan penekanan pada pemberantasan korupsi diterapkan secara komprehensif dan dalam administrasi hari ini, tidak ada posisi untuk mundur.