Mualem Lantik Muharram dan Syukri A Jalil jadi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Periode 2025-2030

Selain itu, ia juga berkomitmen untuk menyelesaikan masalah kelangkaan gas elpiji 3 kg.

Sebab kata dia, secara kuantitas, pasokan gas dari Pertamina cukup, namun di lapangan, masyarakat hanya mendapatkan setengah dari stok yang seharusnya ada di pangkalan. 

"Ini yang menyebabkan kelangkaan dan akan segera kami benahi," tegasnya.

Baca juga: Resmi Dilantik, Ini Target 100 Hari Pertama Kerja Illiza-Afdhal, Termasuk Selesaikan Utang 

Mengenai IPDN, ia menyebutkan pihaknya telah menghibahkan 40 hektare tanah di Kota Jantho untuk pembangunan kampus tersebut. 

"Kami telah menyiapkan lahan, tinggal bagaimana pemerintah pusat merealisasikannya dan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem IPDN Aceh bisa terwujud," sebutnya.

Karenanya, ia juga meminta dukungan penuh dari seluruh instansi, lembaga, dan masyarakat untuk bersama-sama dan saling membahu membawa perubahan positif bagi Aceh Besar.

Muharram juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan semua elemen di Aceh Besar, tanpa ada oposisi. 

"Di Aceh Besar tidak ada oposisi, yang ada hanya koalisi bersama.

Kami ingin menyatukan seluruh elemen, baik masyarakat Aceh Besar di dalam maupun di luar daerah, ulama, pengusaha, intelektual, dan akademisi serta pemuda untuk membawa perubahan," ungkapnya.

"Saya dan Pak Syukri tidak bisa bekerja sendiri.

Kita harus bekerja bersama untuk kemajuan Aceh Besar," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membacakan amanat Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya bupati dan wakil bupati menjalankan amanah masyarakat dengan kerja nyata dan program pembangunan yang konkret.

"Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja keras dan program yang berpihak kepada rakyat.

Pasangan ini memang dari jalur independen, tetapi setelah terpilih, mereka harus membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan partai politik di parlemen serta pemerintah provinsi demi kemajuan Aceh Besar," tegasnya.

Ia juga menyinggung tantangan baru yang dihadapi Aceh, salah satunya pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus).