Pemerintah Siapkan Guru dan Kurikulum untuk Sekolah Rakyat, 53 Sekolah Segera Beroperasi

Ia menyebutkan, terdapat dua alternatif yang sedang dipertimbangkan yaitu penugasan guru dari aparatur sipil negara (ASN) atau guru yang sudah memiliki sertifikat pendidikan profesi.

PROHABA.CO, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mematangkan opsi terkait tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. 

Ia menyebutkan, terdapat dua alternatif yang sedang dipertimbangkan yaitu penugasan guru dari aparatur sipil negara (ASN) atau guru yang sudah memiliki sertifikat pendidikan profesi.

"Itu dua yang masih dimatangkan," ujar menteri yang akrab disapa Gus Ipul dalam keterangan resmi pada Selasa (25/3/2025) dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa persiapan perekrutan tenaga pengajar serta kurikulum untuk Sekolah Rakyat saat ini sudah hampir final.

Menurutnya, satgas yang menangani program ini diketuai oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). 

"Kurikulum sudah disusun dengan matang dan langsung dipimpin oleh Mendikdasmen," jelasnya.

Baca juga: Polres Aceh Utara Ringkus Tiga Pengedar Narkoba saat Transaksi, Sita 37 Paket Siap Edar

Baca juga: Miliki Riwayat Epilepsi, Seorang Warga Aceh Barat Hilang, Diduga Tenggelam Saat Berwudhuk

Ia memastikan, tata kelola Sekolah Rakyat tidak akan menimbulkan kesenjangan dengan sekolah lain karena pemerintah bekerja sama dengan berbagai kementerian terkait dalam pengelolaannya. 

"Dikti juga, Kementerian Dikdasmen, jadi ini juga adalah sekolah pemerintah gitu, yang penyelenggaranya pemerintah, jadi kita keroyokan," kata Gus Ipul.

Saat ini, sudah ada 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026 serta 82 sekolah lainnya masih dalam tahap asesmen bangunan dan lahan. 

Gus Ipul menyebutkan, terdapat sekitar 200 lokasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan Sekolah Rakyat, dan 82 di antaranya sedang dalam proses evaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Baca juga: Cara Mudah Cek Kemacetan Saat Mudik Lebaran 2025, Hanya Gunakan Ponsel

Baca juga: Ini Tips agar Aman dan Nyaman Saat Mudik Lebaran 2025 

Dalam hal pendanaan, Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi juga akan melibatkan sektor swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana. 

"Sarana prasarana nanti yang membangun PU, bukan Kementerian Sosial," katanya.

Saat ini, pemerintah masih menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk operasional Sekolah Rakyat. 

Perhitungan ini akan menyesuaikan dengan biaya operasional per orang di masing-masing wilayah. 

"Kalau SMA, SMP, SD kan beda-beda ya, belum sama maksudnya, setiap daerah indeksnya berbeda-beda," tutup Saifullah Yusuf. (Penulis adalah mahasiswa internship Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mensos Ungkap Opsi Guru untuk Sekolah Rakyat".

Update berita lainya di PROHABA.CO dan Google News.