Anggota DPR RI Sorot 27.932 Pegawai BUMN Terima Bansos, Kok Bisa?

"Makanya kita ingin tahu, apakah benar mereka pegawai BUMN. 

Itu masih perlu diverifikasi, dan pasti kita akan koordinasi ya (dengan Kementerian BUMN)," ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (8/8/2025). 

Ia menjelaskan, verifikasi data ini menjadi penting untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan terkait penyaluran bansos. 

Kemensos juga akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dalam menindaklanjuti temuan PPATK tersebut. 

"Kalau benar mereka adalah pegawai BUMN, pasti kita akan koordinasi. Tapi ini masih akan kita dalami," ujar Gus Ipul. 

Diketahui, sejumlah kejanggalan ditemukan PPATK dalam data penerima bansos yang diajukan Kemensos. 

Salah satu kejanggalan adalah temuan 27.932 pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos tersebut. 

Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter. 

Lalu, PPATK juga menemukan lebih dari 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau manajerial.

Berikut rincian kejanggalan data penerima bansos temuan PPATK yang dinilai tidak tepat sasaran:

1. Sebanyak 27.932 pegawai BUMN
2.  Sebanyak 7.479 berprofesi sebagai dokter
3. Lebih dari 6.000 bekerja sebagai eksekutif atau manjerial.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "27.932 Pegawai BUMN Terima Bansos, Anggota DPR: Memang Berhak atau Kesalahan Data?", https://nasional.kompas.com/read/2025/08/11/11582271/27932-pegawai-bumn-terima-bansos-anggota-dpr-memang-berhak-atau-kesalahan