Anggota DPR RI Sorot 27.932 Pegawai BUMN Terima Bansos, Kok Bisa?

Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan

PROHABA.CO, JAKARTA - Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data sebanyak 27.932 pegawai yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi menerima bantuan sosial (bansos). 

Temuan itu sontak mengejutkan Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq 

Menurutnya, temuan tersebut perlu didalami oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengetahui kelayakan dari penerima bansos. 

"Ini cukup mengejutkan, karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan yang layak. 

Jika memang mereka (Pegawai BUMN) memperoleh bansos, ini perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data, sehingga harus divalidasi ulang," ujar Maman dalam keterangannya, Senin (11/8/2025). 

Ia menegaskan, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran sangat menyalahi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu. 

Baca juga: Mensos Coret 228 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online

Baca juga: PPATK Ungkap Ribuan Penerima Bansos Terlibat Judi Online dan Pendanaan Terorisme

"Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan," ujar Maman. 

Menurutnya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci agar penyaluran bansos tepat sasaran. 

Ia menjelaskan, DTSEN merupakan integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola BKKBN dan Kemenko Perekonomian.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran. 

Baca juga: Bansos Mei 2025 Segera Disalurkan, Ini Jenis-Jenis Bantuan, Cara Mendapatkan dan Syarat-syaratnya

DTSEN harus menjadi fondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan. 

Jangan sampai bansos kembali jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima," ujar Maman. 

Bakal diverifikasi 

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan melakukan verifikasi data terhadap laporan yang menunjukkan hampir 28 ribu pegawai BUMN terindikasi menerima bansos.