Akademisi Unimal: Regulasi Wajibkan PLN Bayar Kompensasi akibat Pemadaman Listrik

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

PROHABA.CO, LHOKSEUMAWE -  Pemadaman listrik yang terus melanda sejumlah wilayah di Aceh hingga Rabu (1/10/2025) memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan.

Salah satu sorotan tajam datang dari akademisi hukum Universitas Malikussaleh, Muksalmina, SHI, MH, yang menyebut pemadaman ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi melanggar hukum.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari Serambinews.com (3/10/2025), Muksalmina menegaskan bahwa PLN secara hukum wajib memberikan kompensasi kepada pelanggan, karena telah gagal memenuhi standar mutu pelayanan sebagaimana diatur dalam regulasi.

“PLN wajib menjamin pasokan listrik yang andal dan berkesinambungan.

Jika pemadaman melebihi batas toleransi, kompensasi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban hukum,” ujarnya.

Dosen Fakultas Hukum Unimal juga menyebutkan sejumlah regulasi yang mengatur hal tersebut.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2019 tentang tingkat mutu pelayanan.

Aturan tersebut mengatur standar SAIDI (System Average Interruption Duration Index) dan SAIFI (System Average Interruption Frequency Index).

Baca juga: Kapolres Abdya Imbau Warga Tak Panic Buying Pasca Pemadaman Listrik, SPBU Keude Paya Sempat Ricuh

Untuk sistem luar Jawa, termasuk Aceh, batas toleransi ditetapkan sekitar 49 jam pemadaman per pelanggan per tahun (SAIDI) dan 6 kali gangguan per pelanggan per tahun (SAIFI).

Jika melampaui batas ini kata Muksalmina, PLN wajib membayar kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik.

“Jika dihitung, pemadaman di Aceh sudah melampaui ambang batas tersebut.

Jadi, kompensasi bukan pilihan, tetapi kewajiban hukum PLN,” tegasnya lagi.

Muksalmina menekankan tentang hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Jika listrik padam berkepanjangan tanpa kompensasi, maka hak warga atas kepastian hukum dan perlindungan konsumen telah dilanggar,” tegasnya.

Menurutnya, alasan teknis seperti gagal sinkron PLTU tidak bisa digolongkan sebagai force majeure. “Itu murni risiko manajerial yang tetap menjadi tanggung jawab PLN,” ujarnya.

Muksalmina juga menyoroti dampak luas dari pemadaman.

Baca juga: Listrik Padam, Layanan Perizinan DPMPTSP Aceh Terkendala: Puluhan Perangkat Elektronik Rusak

“Gangguan ini bukan hanya dirasakan di rumah tangga, tetapi juga melumpuhkan aktivitas kantor pemerintahan dan swasta, dunia usaha, dan pelayanan publik.

Bayangkan berapa kerugian masyarakat ketika kantor tidak berfungsi, pelaku bisnis tak bisa beraktivitas, rumah sakit terganggu, sektor perdagangan lumpuh, hingga pendidikan tersendat.

Semua unsur terdampak,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi ini semakin ironis di tengah tuntutan global menuju era digitalisasi.

“Dunia bergerak cepat ke arah digital, sementara Aceh masih tertinggal karena listrik sebagai penggerak dasar belum mampu memenuhi standar.

Tanpa listrik yang stabil, digitalisasi hanya jadi jargon kosong,” katanya.

Karena itu, Muksalmina  mendesak Pemerintah Aceh, DPRA, dan Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk segera memanggil manajemen PLN Aceh dan melakukan investigasi dugaan maladministrasi layanan publik.

Sebagai catatan, PLN pernah memberikan kompensasi kepada pelanggan di wilayah Jakarta pada 2019 pasca-pemadaman massal. Menurut Muksalmina, preseden itu harus berlaku di Aceh juga, karena hak pelanggan berlaku setara di seluruh Indonesia.

“Hak pelanggan di Aceh tidak lebih rendah dari wilayah lain. Kompensasi adalah hak konstitusional,” pungkasnya. (*)

Baca juga: Ombudsman Aceh Soroti Pemadaman Listrik Berkepanjangan, Desak PLN Transparan dan Tanggung Jawab

Baca juga: Listrik Belum Pulih di Banda Aceh dan Aceh Besar, PLN Masih Lakukan Penormalan

Baca juga: Romantis! El Rumi Hadiahikan Syifa Hadju Kalung Cartier di Momen Anniversary Pertama

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Pemadaman Listrik di Aceh, Dosen Unimal: Regulasi Mewajibkan PLN Bayar Kompensasi,