Tindak Tegas Sindikat Eksploitasi Anak di Banda Aceh, Desakan Anggota DPRK ke Satpol PP dan WH

Ringkasan Berita:

• Irwansyah meminta Satpol PP dan WH tidak hanya menertibkan, tetapi membongkar sindikat eksploitasi anak.
• Anak-anak mengaku diatur jam dan lokasi mengemis oleh pihak tertentu, bukan atas kemauan sendiri.
• Pemerintah diminta hadir serius memberikan pembinaan, pendidikan, dan perlindungan sesuai amanat undang-undang serta nilai keislaman.

PROHABA.CO, BANDA ACEH -  AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh dari Partai Gerindra, Irwansyah SE, menyoroti maraknya praktik eksploitasi anak di bawah umur yang dijadikan pengemis di sejumlah fasilitas publik. 

Ia mendesak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) untuk bertindak lebih tegas, tidak hanya melakukan penertiban sesaat, tetapi juga membongkar jaringan yang diduga mengorganisir anak-anak tersebut.

Menurut Irwansyah, keberadaan anak-anak yang mengemis di persimpangan jalan, kawasan wisata, masjid, hingga pusat keramaian tidak boleh dianggap sepele.

Selain melanggar hak anak, kondisi ini juga mengganggu ketertiban umum serta merusak citra Banda Aceh sebagai kota tujuan wisata.

“Ini persoalan serius. Anak-anak di bawah umur tidak seharusnya berada di jalanan untuk mengemis.

Selain melanggar aturan, kondisi ini juga memberi kesan buruk bagi wisatawan yang datang ke Banda Aceh,” ujarnya, Jumat (16/1/2026).

Ia menambahkan, berdasarkan pengakuan sejumlah anak yang ditemui langsung di lapangan, sebagian besar dari mereka turun ke jalan bukan atas kemauan sendiri.

Ada indikasi kuat bahwa mereka diantar ke lokasi tertentu, bahkan diatur jam dan tempatnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga: Satpol PP Bener Meriah Razia Pengemis Bermodus Pesantren, Empat Orang Diamankan

Baca juga: Lubang Raksasa Sinkhole di Aceh Tengah Terus Membesar, Sudah Terpantau Sejak Awal 2000-an

“Ini bukan lagi soal kemiskinan semata, tapi sudah mengarah pada dugaan sindikat eksploitasi anak,” tegasnya.

Irwansyah menilai, penanganan yang dilakukan Satpol PP dan WH selama ini belum menyentuh akar masalah.

Ia mendorong adanya koordinasi lintas instansi, termasuk Dinas Sosial dan aparat penegak hukum, agar kasus ini dapat ditangani secara menyeluruh.

“Kalau hanya ditertibkan lalu dilepas lagi, masalahnya tidak akan selesai.

Harus dicari siapa yang mengorganisir, siapa yang mengambil keuntungan dari penderitaan anak-anak ini,” katanya.

Lebih lanjut, Irwansyah menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan amanat undang-undang sekaligus nilai keislaman yang harus dijunjung tinggi di Aceh.