Breaking News:

Kasus

Selidiki Pemberian Uang kepada Bupati Kuansing, KPK Periksa Komisaris PT AA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki soal adanya penyerahan uang yang dilakukan Komisaris PT Adimulya Agrolestari (PT AA) Frank Widjaja ...

Editor: Muliadi Gani
kompas.com
Gedung KPK. 

PROHABA.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki soal adanya penyerahan uang yang dilakukan Komisaris PT Adimulya Agrolestari (PT AA) Frank Widjaja kepada Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

Adapun penyerahan uang itu dilakukan agar PT Adimulia Agrolestari mendapatkan perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi.

“Yang bersangkutan didalami pengetahuannya terkait dengan pengurusan perpanjangan HGU oleh PT AA (Adimulia Agrolestari) yang diduga ada penyerahan sejumlah uang pada tersangka AP (Andi Putra) agar mendapatkan persetujuan HGU dimaksud,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, melalui keterangan terulis, Selasa (16/11/2021).

Andi merupakan tersangka dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan satu tersangka lain yakni pihak swasta/General Manager PT Adimulia Agrolestari bernama Sudarso.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan, PT Adimulia Agrolestari diketahui mengajukan perpanjangan HGU tahun 2019-2024.

Salah satu syarat untuk memperoleh perpanjangan HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Baca juga: Diminta Usut Korupsi di Garuda, KPK Sebut Belum Ada Laporan

Baca juga: Terkait Kasus Suap, KPK Dalami Peran Orang Kepercayaan Bupati Banjarnegara

Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari diketahui berada di Kabupaten Kampar.

“Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, SDR (Sudarso) kemudian mengajukan surat permohonan ke AP (Andi Putra) selaku Bupati Kuantan Singingi dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA (Adimulia Agrolestari) di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan,” ujar Lili dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (19/10/2021).

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra.

Dalam pertemuan tersebut, kata Lili, Andi menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp 2 miliar.

“Diduga telah terjadi kesepakatan antara AP dengan SDR terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut,” ucap dia.

Sebagai tanda kesepakatan, lanjut Lili, bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi uang sebesar Rp 500 juta.

“Berikutnya pada 18 Oktober 2021, SDR diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada AP dengan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta,” ucap dia. (kompas.com)

Baca juga: Kasus Mafia Tanah, Nirina Zubir Seret 5 Tersangka , Ada Notaris Terlibat

Baca juga: Oknum Pegawai BPN Pungli Sertifikat Tanah

Baca juga: KPK Dalami Proses Lelang Proyek Infrastruktur di Musi Banyuasin

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved