Komnas HAM Periksa Bupati Langkat soal Kerangkeng Manusia, Mengarah ke Perbudakan Modern

PROHABA.CO, JAKARTA - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, terkait kasus kerangkeng manusia di kediamannya.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, Bupati Langkat itu dapat menyampaikan apa pun yang dia ketahui terkait kerangkeng tersebut.

"Ini (pemeriksaan Bupati Langkat) juga kami pahami sebagai bagian dari hak bupati untuk menyampaikan apa saja terkait kerangkeng itu," ujar Anam kepada Kompas.com, Minggu (6/2/2022).

Terkait kasus ini, Komnas HAM menyatakan masih mendalami dugaan perbudakan yang dialami oleh korban kerangkeng manusia.

Anam mengatakan, pihaknya akan mengundang ahli untuk mendalami kasus tersebut.

"Dengan berbagai temuan faktual yang kami dapatkan, misalnya soal bagaimana mereka bisa masuk ke kerangkeng tersebut, kemudian bagaimana kondisi termasuk soal gaji, kerja, dan sebagainya, apakah termasuk dalam perbudakan modern atau tidak, akan didalami dengan memanggil ahli," kata Anam dalam keterangan video, Senin (31/1/2022).

Ia jelaskan, kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah Bupati Langkat itu merupakan tempat rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Baca juga: Komnas HAM Kunjungi Kerangkeng Milik Bupati Langkat, Karakternya Serupa dengan Tahanan

Hal itu merupakan hasil penyelidikan dan keterangan saksi serta korban.

Namun demikian, tempat tersebut hingga kini tidak mendapatkan izin dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Termasuk juga BNK (Badan Narkotika Kabupaten) di sana, pada 2016, BNK sudah melakukan pengecekan di sana dan meminta supaya tempat tersebut diurus izinnya.

Karena waktu itu tak ada izin, tapi sampai sekarang tidak di-follow up urusan izinnya sehingga bisa dikatakan tidak memiliki izin resmi atau ilegal," kata Anam.

Diperiksa di KPK

Adapun pemeriksaan terhadap Terbit Rencana dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Seperti diketahui, Bupati Langkat itu merupakan tersangka KPK terkait kasus dugaan suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat.

"Betul, siang ini diagendakan pihak Komnas HAM akan meminta keterangan dan informasi terhadap Bupati Langkat," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/2/2022).

Baca juga: Eks Bupati Langkat: Kerangkeng untuk Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

Diungkap Migrant Care Dugaan mengenai perbudakan mencuat setelah Migrant Care menerima laporan mengenai kerangkeng manusia serupa penjara (dengan besi dan gembok) di dalam rumah bupati tersebut.

"Kerangkeng penjara itu digunakan untuk menampung pekerja mereka setelah mereka bekerja.

Dijadikan kerangkeng untuk para pekerja sawit di ladangnya," ujar Ketua Migrant Care Anis Hidayah kepada wartawan, Senin (24/1/2022).

"Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja setelah mereka bekerja," tambahnya.

Sementara itu, Terbit mengaku kerangkeng tersebut digunakan sebagai panti rehabilitasi narkoba yang telah melakukan pembinaan kepada ribuan orang.

Mengutip pernyataan Terbit Perangin-angin di channel YouTube Info Langkat yang diposting pada 27 Maret 2021, kerangkeng panti rehabilitasi itu sudah ada selama sepuluh tahun.

"Kalau sudah lebih dari sepuluh tahun itu, kurang lebih pasien yang sudah kami bina itu 2-3 ribu orang yang sudah keluar dari sini," kata Terbit Rencana. (Kompas.com)

Baca juga: Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Diisi 27 Pekerja

Baca juga: Kasus Penjara Manusia di Rumah Bupati Langkat Harus Diusut Tuntas

Baca juga: Geledah Perusahaan Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen