KPK Bentuk Satgas Kawal Pembangunan IKN Nusantara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mendampingi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ...

Editor: Muliadi Gani
KOMPAS.com / IRFAN KAMIL
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamus (27/1/2022). 

PROHABA.CO, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mendampingi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menerima kunjungan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menurut Alex, Satgas yang dibentuk KPK bakal meminimalisir potensi penyimpangan sebagai upaya pencegahan korupsi guna mendukung pembangunan IKN yang transparan dan akuntabel.

“Kami prinsipnya siap mendukung, mengawal dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan tindak pidana korupsi,” ucap Alex, melalui keterangan tertulis, Senin (21/3/2022).

Di sisi lain, KPK juga memberikan catatan dan masukan untuk mendorong akuntabilitas pada setiap tahapan prosesnya pembangunan IKN.

Baca juga: Bambang Susantono Ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN

Beberapa di antaranya, kata Alex, yakni terkait penyiapan lahan baik di kawasan inti maupun pengembangannya.

Selain itu, kebutuhan bahan material bangunan, penyediaan tenaga kerja, hingga rencana pemerintah terkait pemindahan serta aset-aset milik negara juga perlu diperhatikan.

“Kami juga ingin dapat informasi dari Bapak-Bapak karena KPK tidak bisa selalu mengawasi.

Sehingga, harapannya sinergi kita bisa berjalan baik,” ucap Alex.

Adapun KPK dalam pelaksanaan tugas pencegahan akan mengawal proses persiapan dan pembangunan IKN Nusantara sesuai mandat undang-undang melalui kegiatan kajian sebagai pelaksanaan tugas monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara.

Baca juga: KPK: Ada Bagi-bagi Lahan Kavling di IKN Nusantara

Direktorat Monitoring KPK juga melakukan telaah terhadap UU IKN dan draft aturan turunannya dengan menggunakan metode Corruption Risk Assessment (CRA).

Selain itu, melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK turut mendampingi pemerintah daerah terkait.

Kemudian, sebagai Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) KPK juga mendorong implementasi aksi Stranas PK terkait kebijakan satu peta dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara.

Bambang Susantono juga secara langsung meminta komisi antirasuah itu memberikan pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan IKN.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved