328 Anak Tewas Sejak Kudeta Militer Myanmar

PROHABA.CO, NAYPYIDAW - Sedikitnya 328 anak telah dibunuh atau dilukai oleh kelompok-kelompok bersenjata sejak militer Myanmar melancarkan kudeta pada Februari 2021.

Hal tersebut disampaikan pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, dalam laporannya, Selasa (15/6).

Dia mengatakan, hak-hak anak di Myanmar, seperti halnya anak-anak di seluruh dunia, harus dihormati, dimulai dari hak dasar untuk hidup. “Namun di Myanmar, hak anak dan keluarga terkepung.

Anak-anak tidak hanya terperangkap dalam baku tembak perang junta militer ilegal melawan rakyat, tetapi mereka juga menjadi sasaran,” kata laporan itu.

Andrews lantas menyerukan perlindungan anak-anak dari serangan brutal junta militer Myanmar yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dilansir Anadolu Agency.

Baca juga: AS Tetapkan Militer Myanmar Genosida Muslim Rohingya, Banyak Terdampar ke Aceh

“Setelah hampir satu setengah tahun meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia dan kondisi yang terus memburuk,

terutama bagi anak-anak dan keluarga Myanmar, jelaslah bahwa tanggapan masyarakat internasional terhadap krisis yang semakin dalam di Myanmar telah gagal.

Perubahan tentu saja diperlukan,” ujar laporan itu.

Dia menambahkan, anak-anak Myanmar akan menjadi “generasi yang hilang” bila tidak ada tindakan untuk segera kembali ke jalan demokrasi dan tindakan perbaikan bersama.

“Serangan kekerasan junta terhadap anak-anak, yang didokumentasikan dalam laporan ini, adalah bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap rakyat Myanmar dan kemungkinan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang,” tambah laporan tersebut.

Selain itu, kudeta militer pada Februari 2021 membuat lebih dari 250.000 anak mengungsi ke negara-negara tetangga Myanmar.

Baca juga: Telepon Putin, Xi Jinping Tegaskan China Dukung Rusia

Tentara dan petugas polisi Myanmar telah menyiksa setidaknya 142 anak sejak kudeta, menurut laporan yang diterima oleh PBB.

Sekitar sekitar 7,8 juta anak tetap tidak bersekolah karena kudeta.

Militer dan kelompok bersenjata lainnya bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan.

“Situasi untuk siswa Myanmar tidak mungkin membaik selama junta tetap mengendalikan sistem pendidikan,” tutur laporan tersebut.