Luar Negeri

Dikecam, Taliban Melarang Wanita Afghanistan Bekerja untuk PBB

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan suara bulat mengutuk Taliban karena melarang wanita Afghanistan bekerja untuk PBB di negara tersebut.

Penulis: Redaksi | Editor: Muliadi Gani
AFP
Perempuan Afghanistan membawa poster saat ikut dalam protes di Herat pada 2 September 2021. Para perempuan Afghanistan yang mengadakan protes langka pada 2 September mengatakan mereka bersedia menerima burqa yang mencakup semua jika putri mereka masih bisa pergi ke sekolah di bawah pemerintahan Taliban. AFP/STR 

PROHABA.CO, NEW YORK CITY – Seruan yang dilontarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar pembatasan dan larangan untuk kaum wanita di Afghanistan dicabut, disambut dingin oleh Taliban.

Otoritas Taliban justru menyebut larangan semacam itu sebagai 'masalah sosial internal'.

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan suara bulat mengutuk Taliban karena melarang wanita Afghanistan bekerja untuk PBB di negara tersebut.

Kecaman tersebut disampaikan melalui resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan Jepang, sebagaimana dilansir Reuters.

DK PBB juga mendesak para pemimpin Taliban untuk segera menghapus tindakan keras terhadap hak-hak wanita dan anak perempuan.

Menurut resolusi tersebut, larangan wanita bekerja untuk PBB adalah sejarah yang belum pernah terjadi dalam sejarah berdirinya lembaga tersebut.

Resolusi tersebut juga menegaskan bahwa peran wanita yang sangat diperlukan dalam masyarakat Afghanistan.

Selain itu, larangan larangan wanita bekerja untuk PBB merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan merusak prinsip-prinsip kemanusiaan.

Baca juga: Taliban Bunuh Dalang Pengeboman Bandara Kabul, Tewaskan 170 Warga Afghanistan pada 2021

Baca juga: Iran Sita Kapal Tanker Minyak Menuju AS di Teluk Oman

Baca juga: Kakak Adik Hilang di Tebing Gunungkidul, Keduanya Ditemukan Meninggal, Sempat Buat Video

Duta Besar UEA untuk PBB Lana Nusseibeh mengatakan, lebih dari 90 negara ikut mensponsori resolusi tersebut.

“Dukungan ini membuat pesan fundamental kami hari ini menjadi lebih signifikan dunia tidak akan duduk diam karena perempuan di Afghanistan terhapus dari masyarakat,” kata Nusseibeh kepada DK PBB.

Pemungutan suara dalam resolusi di DK PBB tersebut terjadi beberapa hari sebelum digelarnya pertemuan internasional di Doha, Qatar, pada 1-2 Mei yang membahas mengenai Afghanistan.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan mengadakan pertemuan tertutup dengan para utusan khusus dari berbagai negara di Afghanistan untuk membahas pendekatan kepada Taliban.

Awal bulan ini Taliban, mulai melarang para wanita Afghanistan bekerja untuk PBB. Sebelumnya, Taliban juga sudah melarang sebagian besar wanita yang bekerja untuk kelompok bantuan kemanusiaan pada Desember 2022.

Sejak menggulingkan pemerintah Afghanistan yang didukung Barat pada 2021, Taliban sejauh ini sudah memperketat aturan terhadap wanita, termasuk melarang perempuan masuk universitas dan menutup sekolah menengah perempuan.

Taliban mengatakan mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi kelompok tersebut terhadap hukum Islam.

(kompas.com)

Baca juga: Taliban Larang Perempuan Afghanistan Masuk PTS

Baca juga: Taliban Mulai Terapkan Hukuman Potong Tangan terhadap Pencuri

Baca juga: PBB Kecam Serangan Terhadap Warga Sipil di Sudan

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved