Soal Serangan Israel ke Gaza, Ini Negara yang Mendukung dan Mengecam

Gedung Putih menolak seruan dari negara-negara Arab dan negara-negara lain untuk melakukan gencatan senjata secara menyeluruh dalam perang tersebut.

Perdana Menteri Kanada dan Inggris juga memberi dukungan terhadap ‘hak Israel mempertahankan diri’ dalam reaksi awal terhadap konflik tersebut.

Namun, kedua negara tersebut abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB.

Puluhan ribu pengunjuk rasa pro-Palestina berunjuk rasa di pusat Kota London dalam beberapa pekan terakhir, menuntut gencatan senjata dalam pertikaian Israel-Hamas.

Uni Eropa mengutuk dengan sekeras-kerasnya serangan yang dilakukan oleh Hamas dan menekankan solidaritas terhadap Israel.

Namun berbagai anggota Uni Eropa mengungkapkan perbedaan pendapat mengenai gencatan senjata. Jerman dan Italia, yang mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri, abstain dalam pemungutan suara di PBB.

Negara-negara lain seperti Spanyol dan Prancis memberikan suara setuju.

Presiden Perancis Emmanuel Macron, yang pada awalnya mengatakan bahwa Prancis berkomitmen pada hak Israel untuk mempertahankan diri, tapi kemudian sedikit mengubah posisinya, kemungkinan karena meningkatnya jumlah korban sipil.

"Di Gaza, harus dibedakan antara Hamas dan penduduk sipil," tulis Macron di akun media sosial X, yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter.

Timur Tengah

Sebagian besar negara Timur Tengah memberikan suara mendukung resolusi PBB, dan banyak yang mengecam keras operasi militer Israel.

Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang menormalkan hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham, pada awalnya mengutuk serangan Hamas. Namun, pekan lalu Bahrain menarik duta besarnya dari Israel, lalu duta besar Israel di Manama meninggalkan negara tersebut.

Yordania juga menarik pulang duta besarnya di Israel dan menuduhnya sudah menciptakan "bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya".

Arab Saudi--yang telah berdialog selama berbulan-bulan dengan Israel mengenai kemungkinan kesepakatan normalisasi, di luar dari Perjanjian Abraham--menyerukan agar kekerasan segera diakhiri.

Pada 26 Oktober 2023, para menteri luar negeri dari Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, Mesir, dan Maroko mengutuk penargetan warga sipil dan pelanggaran hukum internasional di Gaza.