Soal Serangan Israel ke Gaza, Ini Negara yang Mendukung dan Mengecam

Pernyataan bersama mereka mengatakan bahwa hak untuk membela diri tidak membenarkan pelanggaran hukum dan pengabaian hak-hak warga Palestina.

Pekan lalu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyerukan kepada negara-negara muslim untuk memutuskan hubungan ekonomi dengan Israel, serta menghentikan ekspor minyak dan makanan ke Israel.

Khamenei dan Presiden Iran, Ebrahim Raisi, sama-sama mengucapkan selamat kepada Hamas setelah serangan mereka terhadap Israel.

Mereka juga memuji para militan atas "keberanian, kegigihan, keberanian, perlawanan, dan inisiatif mereka.

Iran membantah terlibat dalam serangan tersebut.

Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, yang pada awalnya mencoba untuk menjadi penengah dalam perang ini, makin mengeraskan suaranya setelah ledakan di rumah sakit Al-Ahli Arab pada 17 Oktober 2023.

Dalam sebuah rapat umum pro-Palestina di Istanbul pada 28 Oktober 2023, Erdogan mengatakan bahwa Turkiye sedang mempersiapkan pernyataan Israel sebagai ‘penjahat perang.’

Presiden Erdogan baru-baru ini menyebut Hamas sebagai ‘kelompok pembebasan yang berjuang untuk melindungi tanah Palestina.’

Turkiye memberikan suara mendukung resolusi PBB pada 27 Oktober 2023.

Rusia

Pemimpin Rusia, Vladimir Putin, belum buka mulut selama beberapa hari pertama setelah serangan Hamas ke Israel.

Komentar awalnya justru menyindir Amerika Serikat, dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi menunjukkan "kegagalan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah".

Seminggu setelah konflik tersebut, Putin menyatakan bahwa "Israel telah menjadi sasaran serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh militan Hamas", tetapi mereka membalas dengan metode yang kejam.

Kremlin tidak menyampaikan belasungkawa kepada Israel atau mengutuk Hamas--bahkan Rusia menjadi tuan rumah bagi delegasi Hamas di Moskwa pada 26 Oktober lalu untuk mendiskusikan pembebasan para sandera, termasuk warga negara Rusia.

Rusia bersama Cina, memvetop rancangan resolusi yang disponsori oleh AS di Dewan Keamanan PBB, sementara resolusi kedua yang didukung Rusia gagal mendapatkan suara yang cukup.