Komisi V DPR RI Kritik Tajam Menteri Ara, Sebut Program 3 Juta Rumah Hanya Omon-Omon 

Kritik tersebut berkaitan dengan Program 3 juta rumah per tahun yang menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto yang kembali disorot. 

PROHABA,CO, JAKARTA - Rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, pada Senin, 19 Mei 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara, mendapat kritik tajam.

Kritik tersebut berkaitan dengan Program 3 juta rumah per tahun yang menjadi salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto yang kembali disorot. 

Pada rapat kerja itu anggota DPR menilai peta jalan program 3 juta rumah tersebut masih sangat kabur, baik dari segi anggaran, pelaksanaan, maupun strategi pencapaian. 

Bahkan, program ini disebut hanya “omon-omon” alias omong kosong tanpa kejelasan. Apa saja poin kritik DPR dan bagaimana tanggapan Menteri Ara?

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo, menjadi salah satu yang paling vokal dalam rapat tersebut. 

Ia menyoroti bahwa hingga Mei 2025, program 3 juta rumah masih belum memiliki kejelasan anggaran dan pelaksanaan. 

“Ini belum ada anggarannya, belum ada pelaksanaannya. Ini sudah bulan Mei, target 2.247.088 rumah masih entah di mana,” tegas Yanuar, Senin (19/5/2025).

Ia bahkan menyebut program ini hanya “omon-omon”, mengindikasikan bahwa janji tersebut terkesan tidak realistis dan hanya sebatas wacana tanpa aksi nyata. 

Senada dengan Yanuar, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Haryanto, juga mempertanyakan kematangan perencanaan. 

Menurutnya, target 3 juta rumah belum didukung peta jalan yang rinci, terutama terkait skema pembiayaan. 

“Belum jelas yang dibiayai pemerintah berapa, tanggung jawab investor berapa, dan bagaimana mitigasi jika target tidak tercapai,” ujar Haryanto. 

Ia mencontohkan, jika menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 20 juta per unit, maka diperlukan tambahan dana hingga Rp 60 triliun.

Ini merupakan jumlah yang jauh dari anggaran Kementerian PKP 2025 yang hanya Rp 5,078 triliun, bahkan turun drastis dari Rp 14,3 triliun pada 2024. 

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, juga menegaskan bahwa backlog perumahan tidak berkurang signifikan meskipun program serupa telah digulirkan sebelumnya. 

Baca juga: Catat! Maruarar Sirait Minta Dihukum Berat jika Terlibat Korupsi, Begini Penjelasan Menteri PKP