KPU juga tidak membuka kemungkinan adanya penambahan debat.

Menurutnya lima kali penyelenggaraan debat telah cukup.

Sementara mengenai substansi debat, Hasyim menolak berkomentar.

Menurutnya, strategi maupun substansi debat bukan ranah KPU, melainkan masing-masing tim calon.

Ia mengingatkan bahwa kampanye merupakan salah satu metode kampanye.

Karena itu, rakyatlah yang berwenang menilai kualitas debat hingga substansi perdebatan.

"Jadi sepenuhnya rakyat pemilih yang akan menentukan ini berkualitas atau tidak, mengedukasi atau tidak, jawaban atau pertanyaan sesuai dengan tema atau tidak," imbuh Hasyim.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar format debat Pilpres 2024 dievaluasi.

Menurut Jokowi, debat ketiga Pilpres yang dihelat Minggu (7/1/2024) itu tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal.

"Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup," kata Jokowi di Serang mengutip detik.com, Senin (8/1/2024).

Jokowi menyebut serang menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan atau visi dan bukan personal.

Ia menilai debat yang saling serang personal tidak memberikan edukasi kepada masyarakat dan malah mengaburkan gagasan para paslon.

"Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang.

Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal.

Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," ujarnya.