TKD Aceh Rp1,7 Triliun, Pimpinan DPRA Minta Pemerintah Pusat Segera Realisasikan

Dengan demikian, anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dieksekusi lebih cepat tanpa harus menunggu APBA Perubahan.

“Kalau payung hukumnya sudah jelas, Pemerintah Aceh melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dapat segera meng-input pagu TKD tersebut sebagai bagian dari APBA 2026.

Baca juga: Gubernur Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana hingga 29 Januari 2026

Ini akan meningkatkan pagu pendapatan dan belanja daerah,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penyusunan program prioritas yang strategis dan tepat sasaran guna mempercepat pemulihan dampak bencana.

“Jangan ada wacana menunggu APBA-P.

Itu sama saja menunda hak para korban bencana,” tegasnya.

Politikus Partai NasDem itu juga meminta Pemerintah Aceh memberikan atensi serius terhadap percepatan realisasi pengembalian TKD.

Ia menilai komunikasi intensif di level pimpinan dengan pemerintah pusat sangat diperlukan.

“Kami minta gubernur atau wakil gubernur lebih intens berkomunikasi dengan Mendagri dan Menkeu.

Sekda juga perlu berkoordinasi langsung dengan Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Perimbangan Keuangan,” ujarnya.

Menurut Yah Fud, percepatan respons dari pemerintah pusat membutuhkan komunikasi di level pengambil keputusan, bukan hanya mengandalkan koordinasi teknis.

“Kalau ingin cepat direspons, komunikasi harus di level atas. Tidak cukup hanya berharap pada Kepala BPKA,” pungkasnya.

(Serambinews.com/Rianza Alfandi)

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Kerja Cepat Kak Na Pascabencana Aceh

Baca juga: Empat IRT di Deliserdang Dibekuk Polisi, Edarkan Ekstasi

Baca juga: Wagub Aceh Dampingi Mendagri Kunjungi Posko Pengungsian di Aceh Utara dan Huntara di Pijay

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com

Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News