Jubir Pemerintah Aceh: Kita Hormati Usul DPRA Cabut Pergub JKA

“Setiap hari kerja mereka memelototi regulasi, sebab mereka bekerja meniti regulasi, dan memahami cara kerja regulasi,” terangnya.

Misalnya, lanjut Nurlis, berkaitan dengan validasi norma, maka sudut pandang harus sama, yaitu pada hierarki hukum yang berlaku di Indonesia.

“Secara teori memang demikian.

Di sini perlu menyamakan persepsi, sehingga kita menggunakan alat ukur yang sama ketika kita membuat kajian hukum,” ujarnya. 

Kendati demikian, kata Nurlis, Pemerintah Aceh tetap menghormati usulan DPR Aceh tersebut.

“Kita tunggu rekomendasi yang disampaikan DPRA kepada Pemerintah Aceh,” tutup Nurlis.

 (Yarmen Dinamika)

Baca juga: Peringatan HUT Ke-821, Ketua DPRK Irwansyah Pimpin Rapat Paripurna Istimewa

Baca juga: Mulai 1 Mei 2026, Masyarakat Sejahtera Aceh Tak Lagi Ditanggung JKA

Baca juga: Ratusan Warga Aceh Utara Ubah Status Pekerjaan, Tujuannya Agar Tetap Dapat Jaminan Kesehatan 

Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News