30 Sekolah Diduga Terafilisasi Khilafatul Muslimin Tak Terdaftar di Kemenag

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan, sebanyak 30 sekolah di Indonesia yang diduga terafiliasi kelompok Khilafatul Muslimin, tidak terdaftar ...

Editor: Muliadi Gani
KOMPAS.COM/BAGUS PUJI PANUNTUN
Markas kelompok Khilafatul Muslimin di Kota Cimahi. 

PROHABA.CO, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan, sebanyak 30 sekolah di Indonesia yang diduga terafiliasi kelompok Khilafatul Muslimin, tidak terdaftar dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono.

“Pesantren Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam,” ucap Waryono seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (14/6/2022).

Ia pun mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Lampung, Khilafatul Muslimin merupakan ormas, bukan satuan pendidikan.

Baca juga: Polda Metro Tangkap Pimpinan Khilafatul Muslimin di Lampung

Jika ada indikasi Khilafatul Muslimin juga mengelola satuan pendidikan, dipastikan bahwa sampai saat ini tidak ada pengajuan izin operasionalnya, baik di tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag Provinsi, maupun Pusat.

“Pesantren yang terdaftar di Kemenag telah melewati serangkaian verifikasi yang ketat, mulai dari Kemenag Kab/Kota, Kanwil Provinsi hingga Pusat.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,” terang Waryono.

“Pesantren juga harus memenuhi Arkanul Ma’had dan Ruuhul Ma’had sebagaimana diatur dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) 30 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,” lanjutnya.

Baca juga: Soal Deportasi Mitsuhiro, Imigrasi Tunggu Kelengkapan Dokumen

Waryono pun mengatakan, Kemenag Pusat, Kanwil, dan kabupaten/kota, terus bersinergi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pesantren yang terdaftar di Kemenag.

Kemenag juga bersinergi dengan forum-forum pesantren, aparat pemerintah, dan masyarakat di seluruh daerah dalam melakukan pengawasan.

Karena tidak terdaftar, lanjut Waryono, menilai penyebutan Khilafatul Muslimin dengan istilah pesantren menjadi tidak tepat.

“Kalau pun Khilafatul Muslimin menyebut dirinya sebagai 'Pesantren', maka itu hanya berlaku bagi internal warga Ormas Khilafatul Muslimin saja,” ucap dia. (kompas.com)

Baca juga: Lima Napi Anak yang Lari dari LPKA Belum Satu pun Ditemukan

Baca juga: Cari Korban Lakalantas Hilang di Sungai Tim SAR Dibagi 3 Kelompok

Baca juga: Bu Dokter Digerebek Saat Berduaan dengan Suami Orang

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved