Kasus

Bupati Nonaktif Bogor Didakwa Suap BPK Jabar Rp 1,9 M Demi Predikat WTP

Bupati Nonaktif Bogor, Ade Yasin didakwa menyuap sejumlah anggota tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dengan uang ...

Editor: Muliadi Gani
TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat
Bupati Bogor Ade Yasin, Kamis (13/1/2022). Ade Yasin yang sudah dinonaktifkan sebagai Bupati Bogor itu didakwa Menyuap agar meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021. 

PROHABA.CO, JAKARTA - Bupati Nonaktif Bogor, Ade Yasin didakwa menyuap sejumlah anggota tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dengan uang senilai Rp 1.935.000.000.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, suap tersebut diberikan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Memberikan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp 1.935.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,” demikian dikutip dari dakwaan Jaksa KPK yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu (13/7).

Baca juga: Lewat Ajudan Ade Yasin, KPK Dalami Soal Penerimaan Uang dari Kontraktor

Jaksa KPK mengatakan, suap itu Ade lakukan bersama-sama sejumlah bawahannya, antara lain Kepala Sub Bidang Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam.

Kemudian, Rizki Taufik Hidayat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada (PPK) dan Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2 pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

“Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu,” ujar Jaksa KPK.

Baca juga: Ade Yasin Tugaskan Stafnya Suap Auditor BPK demi WTP

Baca juga: KPK Jebloskan Penyuap Wali Kota Bekasi ke Lapas Sukamiskin

Sementara itu, anggota Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat yang diduga menerima suap adalah Anthon Merdiansyah, Hendra Nur Rahmatullah Kartiwa, Gerri Ginanjar Tri Rahmatullah, dan Arko Mulawan.

Karena perbuatannya, Ade didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Jaksa KPK juga mendakwa Ade dengan dakwaan alternatif Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

(kompas.com)

Baca juga: Pengusaha Batu Bara Samin Tan Bebas dari Jeratan Kasus Suap 

Baca juga: Tiga Oknum TNI dan 1 Polri Terlibat Peredaran Narkotika

Baca juga: Sanksi Menanti, Siapa Sosok Oknum Polisi yang Intimidasi Jurnalis di Rumah Kadiv Propam Ferdy

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved