Gencatan Senjata di Gaza Dapat Suara Terbanyak di Majelis Umum PBB, Ini Negara yang Menentang

Pemungutan suara tersebut dilakukan ketika tekanan internasional meningkat terhadap Israel untuk mengakhiri serangannya yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan di Gaza.

PROHABA.CO - Gencatan senjata dalam konflik Palestina-Israel mendapati suara terbanyak pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).

UNGA memiliki anggota 193 negara, dan mayoritas dari anggota tersebut mendukung resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

Resolusi tersebut disahkan pada Selasa (12/12/2023), di mana 23 negara abstain dan 10 negara lainnya menentang resolusi gencatan senjata, termasuk Israel dan Amerika Serikat.

Perlu diketahui, resolusi ini tidak mengikat dan berfungsi sebagai indikator opini global.

"Kami berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung rencana resolusi yang baru saja diadopsi oleh mayoritas orang," kata Duta Besar Arab Saudi untuk PBB, Abdulaziz Alwasil, dalam sambutannya setelah pemungutan suara dilansir dari Aljazeera pada Rabu (13/12/2023).

"Ini mencerminkan posisi internasional yang menyerukan penegakan resolusi ini," tambahnya.

Pemungutan suara tersebut dilakukan ketika tekanan internasional meningkat terhadap Israel untuk mengakhiri serangannya yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan di Gaza.

Lebih dari 18.000 warga Palestina sudah terbunuh, di mana sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Lebih 80 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza juga sudah mengungsi.

Serangan udara yang tiada henti dan pengepungan Israel menciptakan kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina yang oleh para pejabat PBB menyebutnya sebagai “neraka di bumi”.

Baca juga: Israel Gunakan Bom Fosfor Putih untuk Serang Lebanon, Dilaporkan Ditembakkan ke Gaza

Serangan militer Israel sudah sangat membatasi akses terhadap penyaluran makanan, bahan bakar, air dan listrik ke Jalur Gaza.

Pemungutan suara itu dilakukan saat terjadi gagalnya resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Jumat (8/12/2023) lalu yang juga berisi tentang seruan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

Palestina juga merespon skejadian gagalnya resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang gencatan senjata dengan menyerukan mogok kerja secara global.

Baca juga: Palestina Serukan Pemogokan Kerja Global Guna Tuntut Gencatan Senjata Kembali

Sekretaris Partai Politik Fatah di Ramallah dan el-Bireh, Muwafaq Sahwil, menyebutkan, pihak-pihak yang melakukan dan menyerukan mogok kerja global tersebut merupakan wujud dari penolakan veto Amerika Serikat yang dikeluarkan pada Jumat (8/12/2023) terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan perang di Gaza.

“Ini adalah pesan kepada Pemerintah AS yang bertentangan dengan aspirasi rakyat kami.

Ini juga merupakan pesan dari masyarakat di seluruh dunia kepada para politisi dan komunitas internasional untuk membela rakyat Palestina yang telah menderita akibat pendudukan selama 75 tahun,” kata Muwafaq Sahwil kepada Aljazeera.

“Kami berharap serangan ini akan mendorong komunitas internasional untuk membantu menghentikan perang dan menanggapi aspirasi rakyat Palestina untuk mencapai penentuan nasib sendiri,” tambah dia.

Koresponden Aljazeera, Kristen Saloomey, mengatakan, negara-negara Arab melihat amandemen ini sebagai upaya mempolitisasi pemilu.

“Apa yang kami dengar dari banyak negara adalah kredibilitas PBB dipertaruhkan di sini, bahwa penghormatan terhadap hukum internasional memerlukan penghormatan terhadap upaya kemanusiaan,” kata Saloomey.

Baca juga: 13 Tentara Pasukan Khusus Israel Diledakkan, Dua Tewas, Dilakukan oleh Pejuang Brigade Al-Quds

Baca juga: Warga Gaza Terancam Kelaparan, Tentara Israel Bakar Bantuan Makanan dan Minuman untuk Warga Sipil

(Penulis adalah mahasiswa internship dari Universitas Teuku Umar, Meulaboh)

Update berita lainnya di PROHABA.CO dan Google News.