25 Anggota DPRK Aceh Singkil Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil ini merupakan proses konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia, dimana rakyat melalui Pemilu 2024 telah memilih wakil-wakil mereka di DPRK.

PROHABA.CO - Pelantikan anggota DPRK Aceh Singkil periode 2024-2029 ini menandai dimulainya masa kepemimpinan baru di dewan legislatif setempat.

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil ini merupakan proses konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia, dimana rakyat melalui Pemilu 2024 telah memilih wakil-wakil mereka di DPRK.

Komposisi pimpinan sementara DPRK Aceh Singkil yang terdiri dari dua partai terbesar, NasDem dan Hanura.

“Kita patut berbangga karena dapat membuktikan sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan pemilihan umum yang berjalan tertib dan lancar.” Azmi, Pj Bupati Aceh Singkil 

Dikutip dari Serambinews.com, Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil periode 2024-2029 diambil sumpah dan resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Singkil, Yopi Wijaya pada Senin (19/8/2024).

Prosesi acara sakral tersebut berlangsung dalam rapat paripurna di gedung dewan setempat di Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara.

Acara itu dihadiri Pj Bupati Aceh Singkil, Azmi, unsur forkopimda, ketua partai politik, dan sejumlah tamu lainnya. 

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/1029/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Baca juga: Subhandy Dilantik Sebagai Pj Bupati Aceh Tengah, Gantikan Teuku Mirzuan

Sidang paripurna pelantikan dibuka oleh Ketua DPRK Aceh Singkil yang lama yaitu Hasanuddin Aritonang.

Selanjutnya diserahkan kepada pimpinan sementara.

Mereka yang dilantik merupakan anggota dewan terpilih pada Pemilu 2024. 

Pj Bupati Aceh Singkil Azmi MAP dalam sambutannya menyampaikan sejumlah pesan kepada anggota DPRK yang baru.

Di antaranya terkait sinergitas serta kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merespon setiap masalah, termasuk menyukseskan Pilkada. 

Azmi menyampaikan, secara filosofis DPRK berkedudukan sebagai sarana demokrasi melaksanakan kedaulatan rakyat.