Dedi Mulyadi Luncurkan Reformasi Pendidikan Jawa Barat 2025, Utamakan Karakter dan Profesionalisme

Dalam arahannya, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menyatakan bahwa reformasi pendidikan akan difokuskan pada pembentukan karakter siswa dan peningkatan profesionalisme guru. 

PROHABA.CO - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk mereformasi sistem pendidikan di provinsi tersebut mulai tahun 2025. 

Komitmen itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam rapat koordinasi bersama pimpinan dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, dan perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat.

Dilansir dari laman Humas Pemprov Jabar, dalam arahannya, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menyatakan bahwa reformasi pendidikan akan difokuskan pada pembentukan karakter siswa dan peningkatan profesionalisme guru. 

"Saya tidak mau lagi ada keributan saat penerimaan siswa SMA/MA.

Dinas Pendidikan dan Kemenag harus menetapkan daya tampung secara jelas.

Bila tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk.

Pemdaprov akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas," tegas KDM dikutip dari laman Humas Pemprov Jabar pada Selasa (29/4/2025).

Pembenahan Proses Penerimaan Siswa dan Proses Rekrutmen Guru

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya penyatuan visi dan misi seluruh pihak terkait dalam membenahi sistem pendidikan, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Untuk jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, KDM menekankan perlunya kerja sama lintas sektor guna memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata. 

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada guru, baik dari segi kesejahteraan maupun kualitas. 

Proses rekrutmen guru akan diperketat dengan prinsip transparansi dan profesionalisme, dan ke depan seluruh guru di Jawa Barat diharuskan mengikuti pelatihan karakter agar memiliki standar kompetensi yang seragam.

Program Pendidikan Karakter Bersama TNI dan Polri

Mulai 2 Mei 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan program pendidikan karakter bekerja sama dengan TNI dan Polri. 

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota.

Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dulu, lalu bertahap," ujar KDM.

TNI sudah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak untuk mendukung pelaksanaan program ini. 

Siswa yang mengikuti program akan dipilih berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua, dengan prioritas diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam pembinaan atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. 

"Selama enam bulan, siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal.

TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," jelas KDM.

Pendanaan program akan dilakukan melalui kerja sama antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota.

Pelarangan Study Tour dan Penggunaan Sepeda Motor oleh Siswa

Di sisi lain, KDM juga menetapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk pelarangan kegiatan seperti study tour, wisuda, dan acara seremonial lain yang dianggap membebani orang tua. 

Ia juga mengimbau agar siswa tidak mengendarai sepeda motor karena faktor usia dan keselamatan.

Penundaan Sementara Dana Hibah untuk Yayasan Pendidikan

KDM turut menyoroti distribusi dana hibah kepada yayasan pendidikan yang dinilai belum tepat sasaran. 

Untuk sementara, penyaluran dana hibah kepada yayasan dihentikan sambil menunggu proses verifikasi ulang yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Jawa Barat. 

Langkah ini diambil setelah ditemukan kasus yayasan yang belum terverifikasi, tapi sudah menerima dana miliaran rupiah tanpa digunakan secara maksimal untuk peningkatan mutu pendidikan.

"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.

Ini tidak bisa dibiarkan.

Saya hentikan dulu.

Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik," tutur KDM.

KDM juga membuka kemungkinan penyaluran bantuan hibah untuk pembangunan sekolah madrasah dan tsanawiyah yang menjadi kewenangan Kemenag kabupaten/kota.

"Pemdaprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya.

Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan.

Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar," jelasnya.

Selain itu, KDM juga menegaskan bahwa pembangunan sekolah baru harus mempertimbangkan jarak dengan sekolah lain, khususnya SD dan SMP, guna menghindari persaingan tidak sehat dalam perekrutan siswa.

Melalui pendekatan tersebut, ia meyakini bahwa tingkat partisipasi sekolah hingga jenjang SMA atau MA dapat mencapai angka 100 persen di seluruh wilayah Jawa Barat. (Penulis adalah mahasiswa internship dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala)

Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News