Gubernur Mualem Tegaskan Ada 9 Misi Strategis Saat Buka Musrenbang RPJM Aceh 2025–2029

Gubernur menyampaikan visi pembangunan Aceh 2025–2029, yaitu “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis “Cap Sikureung”.

PROHABA.CO, BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025–2029, yang digelar pada Rabu (9/7) di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh. 

Musrenbang ini dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmad Pambudy; 

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir; 

anggota Forbes DPR/DPD RI asal Aceh; 

unsur Forkopimda Aceh; Plt Sekda Aceh; para bupati dan wali kota serta ketua DPRK se-Aceh; 

kepala SKPA; rektor perguruan tinggi; tokoh masyarakat; dan alim ulama.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya RPJM Aceh sebagai dokumen strategis yang berangkat dari kondisi riil daerah, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat. 

Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menjaring gagasan dan saran konstruktif, guna memastikan pembangunan Aceh lima tahun mendatang berjalan terarah dan berorientasi hasil.

Gubernur juga menyampaikan visi pembangunan Aceh 2025–2029, yaitu “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”, yang diterjemahkan ke dalam sembilan misi strategis “Cap Sikureung”.

Misi tersebut mencakup penguatan syariat Islam, pembangunan ekonomi hijau, hilirisasi sumber daya alam, peningkatan penyerapan tenaga kerja, pembangunan wilayah terpencil, reformasi birokrasi, hingga pelestarian lingkungan hidup.

Dalam pidatonya, Gubernur Muzakir Manaf turut menekankan perlunya penyelarasan RPJM Aceh dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045. 

Baca juga: Ketua DPRA Harapkan Dukungan Semua Pihak terhadap Rencana Mualem Bangun Terowongan Geurutee

Ia juga menyoroti tantangan utama terkait berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh pada 2027. 

Untuk itu, Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyiapkan draft revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mendorong perpanjangan dana otsus agar pembangunan dan perdamaian dapat terus berlanjut.

"Kami titip harapan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Forbes DPR/DPD RI asal Aceh untuk mendukung percepatan revisi UUPA," ujar Gubernur.