Kolaborasi Bappeda Aceh dan FMIPA USK, Sepakat Kembangkan Sains untuk Pembangunan

Mengutip ayat Al-Qur’an, bahwa kekuatan untuk menembus batas langit dan bumi hanya bisa dicapai melalui ilmu pengetahuan 

PROHABA.CO, BANDA ACEH - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (USK) melakukan diskusi strategis bertema “Penerapan Sains dalam Pembangunan Daerah” pada 24 Juli 2025 di Kantor Bappeda Aceh. 

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan akademisi dalam mendorong pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Acara dihadiri langsung Kepala Bappeda Aceh, Dr Husnan Harun, ST, MP, didampingi oleh Dr Teuku Ahmad Dadek, SH, MH, Perencana Ahli Utama, serta jajaran pimpinan dan dosen dari FMIPA USK.

Diskusi dipandu oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh, Muhajir, ST, M.T yang memfasilitasi alur dialog dengan fokus pada tindak lanjut konkret dan peluang kerja sama antar bidang.

Dalam arahannya, Dr Husnan menekankan bahwa peran Bappeda bukan hanya merencanakan pembangunan, tetapi juga mengendalikannya agar berjalan efektif. 

Ia menegaskan bahwa perencanaan bukanlah rutinitas administratif, melainkan proses memilih kegiatan strategis yang mempertimbangkan potensi dan sumber daya daerah. 

Baca juga: Dukung Ekonomi Kreatif, USK dan 4 Kampus di Indonesia Jalin Kerja Sama Hexahelix dengan Kemenekraf

Ia menyampaikan bahwa pengajuan program juga dapat dilakukan oleh Bappeda sehingga membuka peluang lebih luas untuk berkolaborasi langsung dengan institusi akademik. 

Namun demikian, ia juga menyoroti bahwa keterbatasan SDM  menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal penerapan hasil kajian dari perguruan tinggi. 

“Sangat jarang ada pemaparan seperti ini di Bappeda, padahal kita butuh itu,” ujarnya.

Lebih jauh, Dr Husnan membahas potensi Aceh dalam sektor sumber daya alam. 

Ia menyebut bahwa kontrak minyak dunia, mencakup rantai karbon dari C1 hingga C22, sementara Aceh baru mengelola hingga C8. 

Baca juga: USK Buka Prodi Teknik Perminyakan

Bahkan pada kontrak galian C ditemukan potensi emas yang belum dilindungi oleh regulasi. 

Karena itu, ia mendorong agar segera disusun Qanun untuk mengatur hal tersebut. 

Ia juga membandingkan Aceh dengan negara tetangga seperti Penang, yang dulunya justru dibantu oleh Aceh dalam pembangunan dermaganya, namun kini jauh lebih maju. 

Mengutip ayat Al-Qur’an, ia menegaskan bahwa kekuatan untuk menembus batas langit dan bumi hanya bisa dicapai melalui ilmu pengetahuan. 

“Bantu kami membangun kembali kejayaan Aceh melalui ilmu pengetahuan dan teknologi,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Dekan FMIPA USK, Prof Dr Taufik Fuadi Abidin, S.Si, M.Tech, menyampaikan kesiapan FMIPA untuk menjadi mitra strategis Bappeda. 

FMIPA memiliki tujuh departemen dengan enam belas program studi. 

Kepakaran itu meliputi bidang data science, kecerdasan buatan (AI), ekologi lanskap, penginderaan jauh, instrumentasi, pemodelan, bioteknologi, energi terbarukan, hingga pengolahan limbah dan kefarmasian. 

FMIPA juga siap memberikan dukungan terhadap riset terapan, pelatihan teknis, dan penyediaan data analitik berbasis GPU terkini untuk mendukung kebijakan publik yang lebih ilmiah dan responsif.

Dalam sesi diskusi, berbagai isu strategis dibahas seperti perdagangan karbon, pemantauan gas rumah kaca (GRK), vegetasi sebagai rosot karbon, serta pengembangan kajian spasial berbasis sistem informasi geografis. 

Baca juga: Satu Lagi Prodi di FEB USK Raih Akreditasi Unggul

Pimpinan departemen dari FMIPA juga memaparkan potensi kolaborasi dalam pengendalian hama perkotaan, bioremediasi lingkungan tercemar, bioinformatika, data science dan bioteknologi untuk mendukung sektor pangan dan kesehatan. 

FMIPA menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif dalam menyuplai data dan analisis untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Dr. Teuku Ahmad Dadek, SH, MH, dalam pernyataannya menggarisbawahi pentingnya pelatihan teknis berkualitas yang tersedia langsung di Aceh. 

Ia menyayangkan bahwa pelatihan seperti AMDAL, penginderaan jauh, pemodelan kebencanaan, dan drone mapping masih banyak dilakukan oleh lembaga di luar Aceh. 

“FMIPA USK seharusnya bisa menjadi pusat pelatihan berbasis sains dan teknologi yang dibutuhkan oleh aparatur daerah,” ujarnya. 

Sebagai respons, FMIPA menyampaikan bahwa telah menyiapkan paket pelatihan bersertifikat dalam berbagai bidang, dan sedang menunggu peraturan Rektor USK tentang skema tarif pemanfaatan aset dan sumber data laboratorium.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, FMIPA dan Bappeda Aceh sepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan mencakup ruang lingkup riset bersama, pelatihan teknis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem pendukung kebijakan, serta integrasi ilmu pengetahuan dalam perencanaan pembangunan Aceh. 

Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem kolaboratif antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang berbasis sains, inklusif, dan berkelanjutan.(*)