DPRK Aceh Singkil Setujui Hak Interpelasi terhadap Bupati Safriadi, Dipicu Tekanan Massa

Program Sekolah Rakyat.

Permasalahan hak guna usaha (HGU) di Aceh Singkil.

Persoalan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan APBK Aceh Singkil Tahun 2026.

Isu-isu tersebut dianggap berdampak langsung terhadap masyarakat dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah.

Tekanan dari Aksi Massa

Pengajuan interpelasi tidak lepas dari tekanan publik.

Sehari sebelum rapat paripurna, pada Senin (9/2/2026), massa melakukan demonstrasi besar-besaran di kantor DPRK Aceh Singkil.

Dalam orasinya, mereka mendesak agar DPRK segera memakzulkan Bupati Safriadi Oyon.

Tuduhan yang dilontarkan cukup serius, mulai dari penyalahgunaan wewenang, kebijakan tidak prorakyat, hingga dugaan praktik jual beli jabatan.

M Yunus, salah satu orator aksi, menegaskan bahwa massa memiliki bukti atas tudingan tersebut dan siap menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.

Selain itu, demonstran juga menyoroti rencana pembelian mobil dinas bupati senilai Rp 2,6 miliar.

Kebijakan ini dianggap tidak memiliki empati terhadap masyarakat yang baru saja dilanda bencana banjir.

Menurut mereka, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk pemulihan pasca-bencana, bukan untuk kepentingan pribadi kepala daerah.

Baca juga: Perempuan Muda Kejar dan Tabrak Jambret hingga Jatuh di Yogyakarta

Polemik Bantuan Presiden

Isu paling mencuat adalah penggunaan dana bantuan presiden sebesar Rp 4 miliar.

Massa menilai pengelolaan dana tersebut tidak transparan dan berpotensi diselewengkan.