Indonesia Tolak Isu Uighur di Xinjiang Dibahas Dewan PBB

PROHABA.CO, JENEWA - Pemerintah menolak mosi di Dewan HAM PBB untuk membahas dugaan pelangggaran HAM yang dilakukan Cina terhadap Muslim Uighur dan kelompok etnis minoritas lainnya di Xinjiang.

Penolakan itu disampaikan dalam pemungutan suara yang dilakukan di markas Dewan HAM PBB, Kamis (6/10), di Jenewa, Swiss.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib dalam jumpa pers, Jumat (7/10), mengatakan penolakan itu karena Indonesia tidak ingin ada politisasi dalam Dewan HAM untuk tujuan-tujuan terkait rivalitas geopolitik.

Menurutnya Dewan HAM dibentuk sebagai forum yang konstruktif bagi negara-negara untuk berdialog secara imparsial untuk memperoleh hasil yang terbaik dengan kemajuan bermakna.

Sebelum memutuskan menolak, lanjut Achsanul, Indonesia berkonsultasi dengan negara-negara pengusung, Cina, dan dengan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Dia menambahkan OKI sepakat bahwa Dewan HAM, sesuai mandat, tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politis.  

"Kita harapkan Dewan HAM tidak pilih-pilih, tidak selektif dalam memilih isu akan dibahas.

Baca juga: Rusia Mulai Serang Ibu Kota Ukraina, Ledakan Bom Kagetkan Kunjungan Sekjen PBB

Sebagai contoh sekarang kita diajukan isu Xinjiang, mungkin nanti dipilih-pilih lagi untuk isu yang lain," kata Achsanul.

Terkait dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang, kata Achsanul, pemerintah terus melakukan dialog-dialog dengan Cina secara bilateral atau melalui OKI.

Ia mengatakan, yang paling penting dan sejalan dengan semangat PBB adalah penyelesaian isu-isu HAM atau konflik harus mengutamakan upaya nasional yang inklusif.

Peneliti Hubungan Internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nanto Sriyanto menilai intervensi atau debat di Dewan HAM PBB atas isu Uighur harus dilakukan dengan kesediaan dari Cina.

Karena Beijing tidak mau isu domestiknya dibahas di level internasional, katanya, maka Indonesia pun menolak rancangan mosi tersebut.

"Terlepas bahwa kemudian ada spekulasi ini terkait hubungan ekonomi antara Cina dengan sejumlah negara yang menolak (mosi) itu, tetapi saya melihat juga persoalan HAM ini kredibilitasnya terkait dengan persoalan intervensi.

Kebanyakan yang menjadi subyek diskusi adalah negara-negara berkembang," ujar Nanto kepada VOA.

Laporan soal Uighur Nanto mengakui, mengharapkan kesediaan Cina untuk membahas isu Uighur di level internasional, termasuk di Dewan HAM PBB, hampir tidak mungkin.

Baca juga: WNI Jadi Korban Tewas Salah Sasaran dalam Penembakan AS