Mahasiswa Ilmu Politik USK Pertanyakan Keberlanjutan Otsus, DPRA Tegas Upayakan Revisi UUPA

Tati juga mengatakan, dalam proses perubahan ini, DPRA melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat, tokoh, akademisi, serta praktisi hukum.

“Karena ini adalah hajat masyarakat Aceh, kita libatkan peran dan mendengarkan pendapat
pihak-pihak yang dapat menguatkan substansi dalam perubahan UUPA ini.

Mulai dari Pemerintah Aceh, tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum”, tegas Tati.

Baca juga: Mahasiswa Kecewa tak Bisa Bertemu Ketua DPRA, Massa GRAM Bakar Ban di Halaman Gedung DPRA

Baca juga: DPR  Resmi Sahkan Revisi UU TNI, Berikut Tiga Perubahan Penting

Baca juga: BEM SI dan Aktivis Hingga Masyarakat Sipil Bersatu, Tolak Revisi UU TNI

Upaya DPRA dalam perubahan UU ini berlangsung secara strategis dan dijalankan serius.

Terbukti dari dilaksanakannya diskusi-diskusi strategis membahas draf Rancangan Revisi
UUPA, yang digelar di Aula Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Jakarta, pada Kamis
(22/5/2025). 

“DPRA bersama Pemerintah Aceh sudah melakukan upaya strategis seperti melakukan diskusi
strategis di BPPA di Jakarta dan kunjungan resmi ke Setjen DPR RI.

Ini tentunya agar menjamin percepatan proses legislasi revisi UUPA,” ungkapnya.

Menurut Tati Meutia, perubahan UUPA adalah kepentingan dan kebutuhan Aceh yang mendesak hingga di masa mendatang, sehingga diperlukan kerja sama lintas elemen untuk memastikan hal ini.

“Kami mengajak seluruh pihak termasuk teman-teman mahasiswa Ilmu Politik USK untuk saling bergandeng tangan, mengupayakan agar revisi UUPA ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan,” tutup Tati Meutia. (Penulis adalah mahasiswa internship dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala)

Update berita lainnya di PROHABA.co dan Google News